PTT Yang Diberhentikan Mengadu ke Dewan, Tellend Daud Minta Beri Waktu

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Beberapa Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemerintah Kota Kupang yang diberhentikan mengadu ke DPRD Kota Kupang, Rabu (28/7/2021).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 80 PTT di lingkup Pemerintah Kota Kupang dibehentikan oleh BKD (Badan  Kepegawaian Daerah) Kota Kupang. BKD memberhentikan puluhan PTT itu sesuati rekomendasi Pansus DPRD Kota Kupang

Bacaan Lainnya

Salah seorang  PTT yang diberhentikan mengungkap isi hatinya. Dia menjelaskan, dirinya sudah bekerja di Pemkot Kupang dari tahun 2009 di salah satu dinas.

Selama hampir 12 tahun bekerja sebagai PTT itu dia tidak pernah mendapat surat disiplin dan tidak pernah mngambil cuti, namun hanya mengajukan izin selama 10 hari selama 12 tahun bekerja.

“Saya sudah bekerja dari tahun 2009 dan tidak pernah mengajukan cuti.  Saya juga masuk dalam tim patroli prokes di Kota Kupang. Setelah pulang patroli saya kaget jika salah satu PTT yang diberhentikan adalah saya,” tuturnya.

PTT itu ke DPRD Kota Kupang untuk mendapat penjelasan dan solusi yang baik. “Karena pemerintah menginformasikan pemberhentian  PTT atas rekemendasi Pansus DPRD Kota Kupang,” katanya.

Tellend Daud, Ketua Pansus DPRD Kota Kupang bersama beberapa anggota pansus menerima PTT yang datang mengadu.

Tellend  meminta agar PTT bersabar dan memberikan ruang agar membiarkan DPRD dan pemerintah menyelesaikan persoalan ini guna mendapatkan titik terang.

“Serahkan dan percayakan  kepada kami agar kami bicarakan dengan pemerintah dan mencari solusi. Pasti kami akan mencari jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Teman-teman berikan kami kepercayaan  untuk mencari jalan keluar yang baik. Kami berjanji paling lambat hari Selasa depan kami akan memberikan hasil, apa pun hasilnya kita akan memperjuangkan yang paling baik,” imbuh wakil rakyat dari Partai Golkar ini.

Tellend berjanji akan memberikan hasil koordinasi dengab pemerintah pada hari Selasa mendatang.

“Jika pada hari Selasa mendatang teman-teman belum mendapatkan informasi dari kami, teman-teman bisa datang kembali bertemu dengan kami. Kami tetap akan memberikan hasil, dan apapun hasilnya nanti kami akan menginformasikan,” jelasnya.

Menurut mantan  Ketua DPRD Kota Kupang itu, pemerintah seharusnya lebih jeli dan peka terhadap kondisi seperti ini, tidak boleh memberhentikan PTT tanpa prosedur. Karena rekomendasi Pansus tidak sesuai dengan pemberhentian PTT yang dilakukan pemerintah.

“Tidak boleh ada yang dikorbankan, apalagi dengan kondisi saat ini yang cukup sulit. Masa kita gencar kasih bantuan namun kita memberhentikan PTT yang sangat membutuhkan pekerjaan tersebut? Bukan hanya itu, PTT yang diberhentikan adalah PTT yang bekerja sudah lebih dari 5 tahun dan 10 tahun lebih. Ini perlu dikaji ulang,” serunya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *