Perpanjangan PPKM Mikro, Pemerintah Tolak Layanan Administrasi Yang Belum Vaksin

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO-– Pemerintah Kota Kupang tidak main-main dengan vaksin Covid-19. Warga yang belum menerima vaksin akan ditolak layanan administrasi di Pemerintah Kota Kupang.

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga melakukan perpanjangan PPKM Skala Mikro terhitung sejak, Rabu (21/7/2021)  hari ini.

Bacaan Lainnya

Dalam surat edaran Walikota Kupang Nomor :046/HK.443.1/VII/2021 tentang perpanjangan kedua atas penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala Mikro di Kota Kupang untuk pengendalian penyebaran Covid-19, hanya ada salah satu ketentuan baru yang sangat ditekankan dalam perpanjangan PPKM skala mikro tersebut.

Ketentuan baru itu  yakni: Setiap warga Kota Kupang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

  1. Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bansos.
  2. Penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintah mulai dari tingkat RTsampai dengan tingkat Kota seperti : KTP, akta dan lain-lain.

Pengecualian di atas karena alasan kesehatan tidak memungkinkan divaksinasi yang dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas/klinik dan rumah sakit. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *