Pemkab Flotim Pinjam Rp 100 M, Nani Betan Bersuara Keras

  • Whatsapp

LARANTUKA KABARNTT.CO—Pemerintah  Kabupaten Flores Timur (Flotim) nekad meminjam dana Rp 100 miliar di PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)  untuk pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, kalangan DPRD Flotim sudah memberi banyak catatan dan kritikan terhadap rencana ini. Ternyata Pemkab Flotim jalan terus, tetap ingin meminjam dana Rp 100 miliar itu.

Bacaan Lainnya

Bupati Flotim, Anton Hadjon, bahkan mengatakan rencana pinjman itu tidak perlu melalui persetujuan  DPRD.

Merespon niat  meminjam dan pernyataan Bupati Flotim itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Flotim, Yosep Sani Betan, ST, angkat suara.

Kepada kabarntt.co, Jumat (20/8/2021),  Nani Betan, sapaan akrab Yosep Sani Betan, mengatakan, Pemkab Flotim memang perlu mulai memikirkan peluang meminjam dana di pihak ketiga, dalam hal ini PT SMI untuk mendukung sejumlah program pembangunan.

Apalagi, kondisi keuangam daerah saat ini dari sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan yang semakin menurun serta  PAD yang semakin kecil capaiannya.

“Peluang pinjaman itu diatur sesuai ketentuan aturan yang ada. Artinya dimungkinkan oleh aturan atau regulasi,” kata Nani Betan.

Tetapi, kata mantan Ketua DPRD Flotim itu, melihat kondisi faktual, Pemkab Flotim belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam.

“Saya berharap Bupati Flotim harus jujur kepada publik atas peluang pinjaman ini. Mesti jujur apakah syarat-syarat pinjaman itu sudah dipenuhi” kata Nani Betan mengingatkan.

Menurut Nani Betan, kalau Pemkab Flotim sangat membutuhkan dana besar untuk membiayai  pembangunan infrastruktur, maka akan lebih pas dan tepat jika  pinjaman itu dilakukan oleh pemerintahan baru periode 2024-2029.

“Supaya dapat mendukung visi dan misi dari pemerintahan baru tersebut. Di sisi lain perencanaannya akan dilakukan lebih maksimal dari sisi pemanfaatan atau peruntukannya serta  sumber-sumber pengembaliannya,” kata Nani.

Nani ragu bahkan cemas kalau pinjaman itu dilakukan pada masa kepemimpinan sekarang.

”Kita sama-sama tahu saat ini memasuki tahun kelima dari periode kepemimpinan mereka (Bupati-Wakil Bupati Flotim sekarang), tentu tidak efektif dan tidak efisien untuk kebijakan ini. Tinggal beberapa bulan selesai. Lebih dari itu untuk keberhasilan periode kepemimpinan mereka, saat ini juga sudah bisa dinilai seperti apa keberhasilannya,” kata Nani.

Terkait pernyataan Bupati Anton Hadjon, bahwa pinjaman itu tidak perlu melalui persetujuan DPRD, Nani Betan meminta Bupati Flotim membaca lagi aturan yang ada.

“Tidak elok kalau seorang kepala daerah menyampaikan jika ada kebijakan program kegiatan yang berdampak anggaran tidak perlu diketahui dan disetujui DPRD. Itu pernyataan terlalu arogan. Berpemerintahan selalu dalam konteks bermitra dengan menghargai kewenangan masing-masing,” kata Nani.

Sebagai mantan Ketua DPRD, Nani mengakui sangat paham tentang aturan keuangan.  “Kita tahu bahwa aturan mengatakan seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh eksekutif harus dipangkukan dalam APBD. Nah APBD itu Perda. Perda itu dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan lembaga DPRD. Jelas itu,” kritik Nani.

Nani sangat menyayangkan pernyataan Bupati Anton Hadjon. “Terlalu berlebihan pernyataan Pak Bupati seperti itu, saya sangat menyayangkannya. Saya tidak melihat ada kepala daerah di wilayah lain di Indonesia  yang mengabaikan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pengambilan keputusan bersama. Karena sesungguhnya aturannya seperti itu dan dipahami bersama,” kata Nani. (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *