Pemberhentian PTT di Kota Kupang, Rekomendasi DPRD Lain

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pemberhentian pegawai tidak tetap (PTT)  di Kota Kupang ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi Pansus DPRD Kota Kupang.

Pansus DPRD Kota Kupang justru merekomendasikan agar 45 orang PTT yang ‘dititip’ honornya di Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Kupang yang diberhentikan.

Bacaan Lainnya

Beberapa anggota Pansus, termasuk Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, Telendmark Daud, merasa heran dan aneh karena jumlah PTT  yang diberhentikan tidak sesuai dengan rekomendasi Pansus.

Sebagaimana ramai diberitakan, Pemerintah Kota Kupang memberhentikan 186 PTT di Kota Kupang. Pemkot Kupang menjelaskan, pemberhentian itu sesuai dengan rekomendasi Pansus DPRD Kota Kupang.

“Pemberhentian PTT seolah-olah membenturkan Pansus dengan PTT.  Seolah-olah ini maunya Pansus,”  kata Tellend, Selasa (27/7/2021).

Tellend mengatakan, rekomendasi Pansus itu berdasarkan penjelasan Kepala BKD Kota Kupang yang ternyata ada selisih 186 orang PTT.

“Nah, menurut Pansus itu yang tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran. Artinya ini tidak boleh terjadi lagi di pemerintah, bukan kalian (Pemkot Kupang-Red) memberhentikan orang,” tegas wakil rakyat dari  Fraksi Golkar ini.

Tellend mengatakan, ada anggaran di Sekretariat DPRD untuk penerimaan tenaga PTT, tetapi  tidak pernah diusulkan sekretariat.

“Bahkan sampai badan anggaran pun tidak pernah diusulkan.  Ini terungkap dalam Pansus. Maka kami minta PTT yang diterima 1 Mei di Sekretariat (Dewan) itu sebelum terjadi persoalan hukum ke depan sebaiknya diberhentikan.  Bukan yang sekarang ini, pansus tidak merekomendasikan nama per nama,” tegasnya.

Tellend mengatakan, Pansus berencana akan segera memanggil Sekda Kota Kupang untuk meminta penjejasan. “Kami juga akan meminta SK (pemberhentian)  ini dicabut. Kalau tidak kami akan menempuh jalur lain. Terus terang saya kecewa, seolah-olah bahwa ini keputusan saya,” tambahnya.

Anggota Pansus, Yuvensius Tukung, juga senada dengan Tellend. Yuven mengapresiasi Pemkot Kupang yang membehentikan 186 PTT di Kota Kupang.

“Tetapi kami akan mencermatinya dari lembaga. Kita mau mengecek apakah sudah sesuai dengan rekomendasi pansus atau tidak,” kata politisi Nasdem ini.

Menurutnya, dalam sisi administrasi SK pemberhentian  banyak problem di dalamnya. “Kita mau sinkronkan, apakah memang benar sesuai dengan rekomendasi Pansus, dalam hal ini 45 orang PTT yang anggarannya dititip di Dewan? Atau pemerintah memberhentikan PTT yang bukan rekomendasi DPRD?” tambahnya.

Yuven juga merasa aneh, sebanyak 45 PTT yang tersebar di instansi lain, tetapi honor mereka  masuk dalam DPA Dewan.

“Sejak kapan Sekretariat DPRD Kota Kupang itu membawahi PTT yang bukan bekerja di Sekretariat tetapi membayar gajinya? Hari ini kita mendengar informasi yang berkembang serta laporan PTT, karena itu kami mau mencermati. Secara lembaga Komisi I akan keluarkan surat untuk meminta rapat dengar pendapat, kalau bisa besok,” tambahnya.

Anggota Pansus, Theodora Ewalde Taek, menambahkan, Pansus justru menolong pemerintah agar tidak terkena dampak hukum di kemudian hari.

Walde bahkan menyebut Pemkot Kupang salah kaprah terkait rekomendasi Pansus.

“Yang direkomendasikan Pansus itu justru tidak dilakukan pemerintah. Terkait dengan PTT yang diberhentikan, kami sampaikan agar tetap tenang, karena sesungguhnya produk hukum yang dikeluarkan Sekda Kota Kupang ini adalah cacat,” tegas Ketua PKB Kota Kupang ini.

Walde menghimbau PTT agar tetap bekerja seperti biasa.

Sema seperti Tellend, Walde merasa bahwa pemerintah sedang membenturkan Pansus dengan PTT.

“Justru yang diberhentikan ini bukan yang direkomendasikan di tahun 2021, tetapi yang sudah bekerja sejak tiga tahun yang diberhentikan pemerintah. Nah ini bagi kami ada unsur subyektif yang dilakukan pemerintah. Maka untuk klirnya seperti apa akan kita buka dalam forum RDP,” tandasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *