Pejabat Pemkot Kupang Teken Pakta Integritas Aset

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Para pejabat Pemerintah Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang menandatangani pakta integritas penyerahan aset milik negara/daerah Tingkat Pemerintah Kota Kupang.

Salah satu poin utama dalam pakta integritas tersebut adalah para pejabat wajib mengembalikan semua aset milik negara dan daerah yang digunakannya saat menjabat ketika pensiun nanti.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Walikota Kupang akan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terhadap upaya Pemkot Kupang menertibkan aset daerah, yang disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula El Tari Kupang, Senin (21/6/2021) lalu.

Acara penandatanganan pakta integritas berlangsung di ruang Rapat Garuda Kantor Walikota Kupang, Rabu (23/6/2021), diikuti oleh Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM,MH, Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S,Sos, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu dan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintahan Kota Kupang.  Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh   Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria.

Walikota Kupang, Dr.Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan lewat pakta integritas ini.

Menurutnya, kehadiran KPK bukan untuk mencari kesalahan Pemkot Kupang tapi justru mendorong agar jajaran Pemkot Kupang bisa bekerja lebih baik dan aset-asetnya bisa tercatat dengan baik.

“Penandatanganan pakta integritas ini menjadi tanggung jawab moril bersama. Di dalamnya ada pasal-pasal yang mengikat kita, kalau nanti tidak kembalikan, maka akan ditarik oleh Badan Aset,” tegasnya.

Diakuinya,  pada pengalaman sebelumnya aset dibawa oleh pejabat yang sudah pensiun atau pindah jabatan. Ada juga pejabat yang mau pensiun mengajukan permohonan untuk meminjam kendaraan dinas. Saat ini untuk penertiban aset, Pemkot Kupang sudah bersurat untuk menarik kembali semua aset tersebut.

“Kalau semua kendaraan bisa dikumpul kembali dan dicatat oleh Badan Aset, maka administrasi kita bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Walikota Kupang juga berencana akan menghidupkan kembali tim sertifikasi aset. Tim ini akan bertugas untuk mensertifikati aset-aset milik Pemkot Kupang. Diharapkan pada tahun mendatang aset Pemkot Kupang akan bertambah dengan tanah-tanah yang sudah bersertifikat.

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria, berterima kasih kepada Walikota Kupang dan pimpinan DPRD dan seluruh jajaran Pemkot Kupang yang telah bersedia menandatangani pakta intgeritas aset ini.

Diakuinya berdasarkan pengalaman di daerah lain, banyak kendaraan dan rumah milik negara yang  dikuasai oleh pejabat hingga pensiun. Akibatnya harus pengadaan lagi.

Sementara di sisi lain, negara sedang mengalami kesulitan anggaran, berulang kali dilakukan refokusing karena covid yang belum diketahui kapan berakhir. Karena itu perlu ada upaya untuk menyelamatkan aset negara atau daerah.

Dia juga menyarankan agar jika pemerintah kesulitan melakukan penagihan, bisa menempuh jalur penegakan hukum atau diberitakan lewat media massa. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

“Harus sampai ke sana (penegakan hukum). Kalau cuma tagih normatif saja percuma, negara harus hadir. Kalau bicara tentang aturan, maka pimpinan harus jadi contoh,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos memberikan apresiasi kepada Pemkot Kupang atas kegiatan penandatanganan pakta integritas aset ini yang bekerja sama dengan KPK.

Menurutnya, penertiban aset ini juga sudah menjadi kerinduannya selama ini dan sudah sering disampaikannya kepada Pemkot Kupang. Dia berharap agar dengan pakta integritas ini upaya pendataan aset yang baik bisa lebih gesit lagi.

Pada kesempatan yang sama Yeskiel juga menyampaikan sudah bersepakat dengan dua Wakil Ketua DPRD untuk mengembalikan aset berupa kendaraan dinas dan rumah jabatan milik mereka. Selain karena biaya operasional yang tinggi, khusus mengenai rumah jabatan menurutnya bisa dimanfaatkan sebagai kantor bagi kantor-kantor pemerintahan yang belum layak.  (pkp_ans)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *