Lembata Raih Opini WTP dari Kementerian Keuangan

  • Whatsapp

LEWOLEBA KABARNTT.CO—Pemerintah Kabupaten Lembata menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.

Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka, Nengah Santi, kepada Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat (15/10/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya Nengah mengatakan, piagam penghargaan ini merupakan kado peringatan otonomi daerah ke-22 Kabupaten Lembata yang baru dirayakan pada 12 Oktober 2021.

“Di usia ini, Pemda Lembata berhasil berkinerja luar biasa dalam hal tata kelola pemerintahan dan keuangan. Kerja keras jajaran pemda dalam mengelola keuangan telah membuahkan hasil dengan peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Nengah.

Kementerian Keuangan, kata Nengah,  telah menyelenggarakan rapat kerja nasional akuntansi laporan keuangan pemerintah secara daring. Dalam acara ini pemerintah pusat memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK.

Menteri Keuangan, kata Nengah, berpesan supaya semua lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terus melihat temuan BPK dan menindaklanjutinya berdasarkan rekomendasi dari BPK.

“Kemenkeu juga harapkan komitmen yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan transparan dan akuntabel,” tegas Nengah.

Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan, dari total 22 kabupaten/kota di NTT, sebanyak 19 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini WTP dari BPK. Dari jumlah ini, Pemprov NTT dan Pemkab Sikka tercatat memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak lima kali berturut turut.

Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan dia dan (alm) Bupati Eliaser Yentji Sunur sejak awal sudah mempunyai inovasi yang dinamakan ‘Go To WTP’. Alasannya, sejak berdiri otonomi tahun 1999 hingga 2011, Pemda Lembata hanya mendapat predikat disclaimer dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Belasan tahun kami ada di posisi ini. Tapi kemudian pembenahan terus dilakukan,” katanya.

“Di awal pemerintahan kami sejak 2017 memang bertekad raih opini WTP dan kuncinya filosofi Taan Tou, bekerja sama dengan visi sama dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambah Bupati Langoday.  (ona)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *