Kades Amol, TTU Kelola BumDes Sendiri, Warga Minta Kejaksaan Tarik Aset

  • Whatsapp

KEFAMENANU KABARNTT.CO–Masyarakat Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).  Pasalnya  Kepala Desa mengelola sendiri seperti barang milik pribadi tanpa transparansi dengan masyarakat.

Agustinus Taena, salah satu pemuda di desa tersebut kepada kabarntt.co, Rabu (13/1/2021) mengatakan, pada  tahun 2017 Pemerintah Desa Amol mengalokasikan anggaran sebesar Rp 85.537.000 untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan rincian Pendirian dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 4.000.000, penguatan permodalan BUMDes sebesar Rp. 76.341.000 dan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, komisaris dan pengawas sebesar Rp. 5.196.000.

“Itu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam SID-KEMENDESA (HYPERLINK “https://sid.kemendesa.go.id/” https://sid.kemendesa.go.id/),  ” Kata Guest sapaan akrabnya.

Guest melanjutkan bahwa dari anggaran tersebut Pemerintah Desa Amol mendirikan sebuah BUMDes yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum berupa 1 kendaraan Tangki yang diberi nama “BUMDES AMBON”.

Dikatakan  sejak pendirian BUMDES tersebut Pemerintah Desa Amol melalui Kepala Desa melakukan penunjukan langsung kepada beberapa pemuda di Desa Amol dan mengelola usaha tersebut.

Namun karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masyarakat mendatangi Kantor Kepala Desa dan mempertanyakan legalitas Pendirian BUMDes dan Legalitas Kepengurusan Pengelola, para pemuda yang diangkat oleh kepala Desa tanpa suatu musyawarah dan tidak memiliki SK para pemuda itu  takut dan mundur menjadi pengurus BumDes.

“Para pemuda tersebut diangkat dan tidak diberikan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan oleh Kepala Desa sehingga para pemuda tersebut mengundurkan diri, ” urai Guest.

Lanjutnya lagi “Maka sejak tahun 2018 Kepala Desa Amol sendiri yang mengelola BUMdes tersebut selayaknya milik pribadi sang kepala Desa,.”

Pada kesempatan itu dirinya juga mengatakan yang menjadi persoalan, kata Guest, hasil pengelolaan BumDes yang sudah berjalan dari 2018  dikelola secara sendiri selayak milik pribadi itu, menurutnya, sangat miris karena hasil tidak sesuai pengelolaan.

“Yang menjadi persoalan yang sangat tidak diterima secara akal sehat, PADES dari Bagi Hasil BUMDes pada tahun 2018 kosong atau nihil, tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sama yaitu Rp. 7.488.000 per tahun dan apabila di bagi 12 bulan maka penghasilan dari Usaha Kendaraan Tangki Air minum tersebut hanya Rp. 624.000 / bulan, dan apabila dibagi dalam pendapatan harian maka hanya Rp. 20.800 / hari, sesuai yang tercantum di Aplikasi Sistem Informasi Desa Kementerian Desa (SID-KEMENDESA)/(HYPERLINK “https://sid.kemendesa.go.id/” https://sid.kemendesa.go.id/  ),” jelas Guest.

Sementara itu, lanjut Guest, sesuai dengan pengamatan dirinya bersama masyarakat, kendaraan tersebut beroperasi lebih dari 8 jam kerja tiap harinya hingga larut malam alias lembur.

“Yang menjadi tanda tanya juga BUMDes milik Desa Amol sampai saat ini belum terdaftar pada  HYPERLINK “https://sid.kemendesa.go.id/” https://sid.kemendesa.go.id/  sehingga dapat disimpulkan bahwa Usaha tersebut masih ilegal karena sudah 3 tahun dikelola sendiri oleh Kepala Desa Amol tanpa pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa,” kata Guest.

Maka menurut Guest proses pendirian “BUMDES AMBON” oleh Pemerintah Desa Amol benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  (siu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *