Ini Catatan Penting Fraksi-Fraksi DPRD Kota Kupang untuk Pemerintah

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Delapan  fraksi DPRD Kota Kupang menerima penjelasan Walikota Kupang tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2021.

Dalam Sidang 3 tahun 2020/2021 DPRD Kota Kupang, Kamis (23/9/2021), semua fraksi di DPRD Kota Kupang ini menerima penjelasan pemerintah ini untuk dibahas dengan sejumlah catatan.

Bacaan Lainnya

Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar, Jemari Yoseph Dogon, menyebut  belasan catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Salah satunya adalah terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kupang yang belum merata. Pemerintah diminta memperhatikan secara benar agar pembangunan tersebut secara adil dan merata.

Selain pemerataan jalan, Fraksi Golkar juga  meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan gedung kantor kelurahan, sekolah serta fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Juga menyinggung bantuan bencana seroja untuk masyarakat yang sampai saat ini belum kunjung diperbaiki karena belum ada bantuan dari pemerintah.

“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan sejauh mana pelaksanaan penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat pasca bencana tersebut,” kata Dogon.

Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan struktural yang lowong pada Pemerintahan Kota Kupang.  Fraksi Golkar mengharapkan agar mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belanja tak terduga yang bertambah sebesar Rp 86 juta lebih yang merupakan hasil refokusing anggaran. Tentunya diperuntukan guna penanganan pandemi Covid-19, namun perlu dijelaskan rincian sumber refokusing serta distribusinya pada program dan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah.

“Harus ada evaluasi sejauh mana penggunaannya serta pelaksanaanya bagi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat Kota Kupang akibat dampak penyebaran virus Covid-19,”  kata Sekretaris Fraksi PDI P, Dominika W. Bethan.

Fraksi PDIP juga menyinggung pembayaran honor/intensif dan biaya makan minum bagi para petugas yang telah bertugas melaksanakan penyekatan pada titik-titik pintu masuk Kota Kupang yang menurut informasi belum dibayarkan, dan apakah target pembayaran menggunakan anggaran yang telah direfokusing atau tidak.

Sedangkan Fraksi PAN meminta penjelasan terhadap tidak sinkronnya dokumen Rancangan Perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2021 dengan penjelasan Walikota Kupang atas rancangan nota kesepakatan pemerintah dengan DPRD tentang rancangan perubahan KUA PPAS dan belanja daerah Kota Kupang tahun 2021.

Sementara Fraksi PKB menyoroti tingkat penggangguran yang sangat meningkat pasca pandemi Covid-19 yang sangat signifikan tahun 2018 sampai dengan 2020 mencapai 10,9 persen.

“Kami meminta penjelasan dan data bantuan penanganan dampak ekonomi di masa pandemi tahun 2020 dan 2021,” tegas Rony Lotu membacakan pandangan umum Fraksi PKB. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *