DPRD NTT Kecam Pejabat NTT Gelar Acara di Semau

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Acara ramai-ramai Gubernur-Wakil Gubernur NTT, sejumlah bupati-wakil bupati di NTT, para Sekda se-NTT dan sejumlah pejabat provinsi di Pantai Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tidak hanya mendapat kecaman luas dari publik NTT.

Acara ramai-ramai yang diduga melanggar prokol kesehatan (Prokes) ini juga mendapat kecaman dari kalangan DPRD NTT. Tiga  anggota DPRD NTT yang bersuara keras menyesalkan dan mengecam acara di Semau itu yakni Leo Lelo (Fraksi Demokrat), Yohanes Rumat (PKB) dan  Viktor Mado Watun (PDIP).

Bacaan Lainnya

Sebagaimana diketahui, acara yang digelar Pemda NTT itu terkait dengan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota dan Kabupaten se-Provinsi NTT.

Tak dinyana pada acara bebas  ada  nyanyi-nyanyi dan goyang-goyang menghadirkan penyanyi lokal.  Para pejabat ramai-ramai bernyanyi dan bergoyang dengan mengabaikan prokes.

Bupati Sikka, Roby Idong, bahkan ikut menyumbang lagu di atas panggung.

Tak pelak, acara itu mendapat kecaman luas dari publik NTT. Media-media lokal dan nasional ramai-ramai memberitakan acara itu.  Harian Kompas pada edisi Minggu (29/8/2021), menulis ficer tentang acara itu. Pada edisi  Senin (30/8/2021) hari ini, media paling berpengaruh di Indonesa itu menulis  acara di Semau di rubrik tajuk.

Tiga anggota DPRD NTT,  Leo Lelo, Viktor Mado Watun dan Yohanes Rumat bersuara keras terkait acara itu. Ketika dihubungi kabarntt.co, Senin (30/8/2021), ketiganya sangat menyesalkan acara di Semau yang kemudian menjadi isu nasional itu.

Yohanes Rumat dari Fraksi PKB menyesalkan acara ramai-ramai di tengah penerapan PPKM itu.

“Saya prihatin dengan apa yang terjadi karena terjadi kerumunan para pejabat, para pihak sesuai dengan tujuan yang mereka ingini. Kita berharap kerumunan ini sudah mengikuti aturan prokes baik yang dikeluarkan oleh WHO, Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota. Kalau itu benar adanya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, maka kita sebagai rakyat kecil heran dan kecewa karena kita sedang berada di PPKM Level 4 atau 3 soal kewaspadaan penyebaran virus Covid-19,” kata Rumat yang juga Sekretaris Komisi V DPRD NTT.

Rumat mengaku dirinya malu dan kecewa dengan kejadian di Semau ini.  “Malu dan kecewa karena kejadian ini menjadi cibiran nasional dan rakyat NTT. Kalau benar dugaan kita bahwa hal ini secara sengaja/disengajakan melanggar ketentuan negara/peraturan daerah, maka kita dorong aparat penegak hukum untuk panggil sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rumat.

Rumah juga menganjurkan agar DPRD NTT meminta keterangan pemerintah  apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Semau. “Dengan keterangan itu nantinya nasyarakat Indonesia dan NTT mengerti apa sebenarnya terjadi yang membuat kegiatan ini viral dengan nada cibiran,” kata Rumat.

Sementara Leo Lelo dari Fraksi Demokrat mengatakan, asas kesamaan di depan hukum harus berlaku. Aturan yang dibuat harus dipatuhi oleh semua orang dan siapapun tanpa ada pembeda-bedaan baik itu pejabat atau  rakyat biasa.

“Pemberlakuan aturan tetap sama. Jadi  kesimpulannya bahwa pejabat itu harus memberikan contoh dan teladan yang baik, jangan sampai pemberlakuan aturan itu hanya pada rakyat kecil saja, sementara di level pejabat boleh. Itu kan sudah tidak benar, apalagi melanggar prokes yang menjadi instruksi presiden dan melanggar PPKM,” tegas Leo Lelo.

“Jadi hemat saya itu, siapapun di Republik ini, mau presiden, mau kepala daerah, gubernur, bupati, walikota tetap sama. Pemberlakuan PPKM tidak ada yang namanya kalau pejabat itu boleh,  kalau rakyat jelata tidak boleh,” kritik anggota Komisi III DPRD NTT ini.

Pihaknya sangat mendukung tindakan tegas dari Polda kepada siapa saja yang melanggar aturan.

“Kita dukung tindakan tegas dari pihak kepolisian. Saya secara pribadi dukung kalau memang betul kegiatan tersebut melanggar yang namanya prokes, pemberlakuan PPKM, harus diambil tindakan,” kata Leo Lelo.

Senada dengan itu, Viktor Mado Watun dari Fraksi PDIP juga mengecam keras acara di Semau. Viktor mendukung  para pihak yang terlibat di Semau diperiksa polisi.

Menurut Viktor saat ini NTT dalam PPKM, ada yang di  level 4. “Seharusnya kita sebagai kepala daerah yang mengeluarkan edaran harus lebih sadar bahwa itu tidak boleh dianggap sepele. Seharusnya kita pengambil kebijakan harus ada rasa, masyarakat susah di mana orang meninggal karena covid, begitu kita bikin pesta menurut saya tidak baguslah,” tegasnya.

Viktor juga meminta dan mendukung Polda NTT untuk mengambil tindakan tegas kepada pejabat-pejabat yang melanggar prokes, sehingga masyarakat juga tidak melihat ini sebagai perlawanan.

“Kita minta Polda NTT jika ada pelanggaran prokes diambil tindakan supaya kalau ada yang terjerat supaya masyarakat tahu, ternyata kalau kita buat pesta di saat PPKM level 4  itu ada sanksinya. Kalau tidak ada tindakan, masyarakat bilang kenapa mereka bisa dan katong tidak bisa?  Ini akan menjadi masalah serius,” jelasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *