DPRD Kota Kupang Desak Pemerintah Buka Akses Jalan Yang Ditutup

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Penutupan akses jalan yang terjadi di Kecamatan Alak Kota Kupang oleh pemilik lahan sejak tahun 2020 lalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan  DPRD Kota Kupang.

Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai Golkar, Alfred Djamiwila, mengatakan, sejak persoalan tersebut dilaporkan warga sekitar, anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Kupang langsung turun ke lokasi untuk mengecek persoalan yang terjadi.

Bacaan Lainnya

“Dari hasil pantauan kami di lokasi pada waktu itu ditemukan bahwa benar akibat penutupan jalan yang dilakukan pemilik lahan mengakibatkan pelajar SD dan SMKN 7 terpaksa harus melompati pagar tembok yang telah dibangun serta melintasi jalur berbahaya lantaran akses jalan yang selama ini digunakan ke sekolah ditutup pemilik lahan,” kata Alfred Djami Wila kepada kabarntt.co, Minggu (21/3/2021).

Menurut Djami Wila yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, telah disepakati agar Komisi IV DPRD Kota Kupang yang membidangi pendidikan akan meminta Pemerintah Kota Kupang agar mencari alternatif lain sehingga tidak menghalangi akses jalan bagi pelajar yang menggunakan jalan tersebut.

“Ini menjadi poin penting bagi DPRD dan Pemerintah, khususnya Komisi IV dan Dinas Pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang ke sekolah harus meloncati pagar yang telah dibangun oleh pemilik lahan,” tegasnya.

Djami Wila mendorong pemerintah agar segera mencari alternatif jalan lain bagi pelajar SMKN 7 demi menyelamatkan pendidikan di Kota Kupang.

Persoalan penutupan akses jalan yang terjadi karena selama ini satu-satunya akses jalan bagi warga sekitar dan pelajar SMKN 7 adalah melalui lahan milik PT Pitobi dan PT CayCong.

Namun setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang melakukan pengukuran ulang di lokasi tersebut, ternyata pembangunan pagar pembatas yang mengakibatkan lumpuhnya akses jalan bagi Pelajar SMKN 7 itu ternyata memakan akses publik.

Karena itu Djami Wila mengharapkan agar pemerintah segera mengambil sikap agar persoalan tersebut terutama menyangkut akses pendidikan bagi pelajar SMKN 7 serta sekolah lain di sekitarnya yang menggunakan akses jalan tersebut sudah kembali normal. (lia)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *