Di Kota Kupang, Tidak Vaksin Tidak Dapat Bansos dan Layanan Administrasi

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang  tidak main-main dengan pencegahan Covid-19. Secara tegas Pemkot Kupang menghentikan bantuan tunai dan layanan administrasi lainnya untuk warga yang tidak menerima vaksin.

Ketegasan tersebut tertuang dalam Instruksi Walikota Kupang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terkait pengendalian penyebaran Covid-19. Instruksi ini diterima media, Selasa (27/7/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam instruksi tersebut, ditegaskan Pemkot Kupang akan memberikan sanksi yaitu penundaan pemberian bantuan sosial atau bansos dan penundaan pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kota seperti KTP, akta dan administrasi lain-lain.

Namun, untuk masyarakat yang secara medis mengidap hipertiroid/hipotiroid atau tidak memenuhi syarat vaksinasi dikecualikan dengan menunjukkan bukti berupa keterangan dokter dari puskesmas, rumah sakit dan klinik kesehatan.

Instruksikan ini memperhatikan peningkatan signifikan penularan dan paparan Covid-19 dan untuk mengantisipasi masuknya varian baru (delta) Covid-19 yang penyebarannya lebih cepat dan masif serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021.

Pada poin ke-7 instruksi itu ditegaskan Satuan Polisi Pamong Praja  (Sat Pol PP) Kota Kupang, Satgas, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan operasi termasuk  malam hari untuk memastikan penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan pembatasan tersebut.

Bila terjadi  pelanggaran diberikan sanksi yang tegas sesuai KUHP, UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Instruksi Walikota Kupang ini mulai berlaku 26 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021 mendatang. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *