Darurat Covid-19, Pemkot Kupang Batasi Kegiatan Masyarakat di Level Mikro

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Tren kasus Covid-19 di Kota Kupang terus meningkat. Buntutnya, Kota Kupang ditetapkan sebagai daerah darurat Covid-19. Guna mencegah dan memutus mata rantai Covid-19, Pemerintah Kota Kupang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro.

Berdasarkan informasi dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Kupang, sampai dengan hari Jumat (5/2/2021), tercatat kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Kupang mencapai 2.915 kasus. Pasien yang masih dirawat di rumah sakit maupun sementara melakukan isolasi mandiri di rumah sebanyak 1.717 orang.

Bacaan Lainnya

Menyikapi situasi darurat Covid-19, di mana infeksi dan risiko penularan terus meningkat, Pemkot Kupang mengambil langkah tegas dengan menerapkan protokol kesehatan dimulai dari tingkat mikro, yakni RT, RW, kelurahan, dan akan dikoordinir oleh camat dan kapolsek.

Rencana ini dibahas Pemerintah Kota Kupang pada saat menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengkaji kebijakan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Kupang, Sabtu (6/2/2021).

Rapat dipimpin Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, dihadiri Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana Panuntung Tarung Binti, S.IK, Dandim 1604/Kupang, Letkol. Arh. Abraham Kalelo, S.Sos, Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si.

Hadir pula para pimpinan perangkat daerah, para camat, para kapolsek dan danramil serta para kepala puskesmas se-Kota Kupang. Sedangkan para lurah, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa mengikuti rapat melalui zoom meeting

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang tersebut membahas salah satu agenda untuk menindaklanjuti dan merespons arahan-arahan teknis Gubernur NTT dalam rapat koordinasi senada bersama Forkopimda tingkat Provinsi, Jumat (5/2/2021).

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan petunjuk teknis terkait pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro serta pemberlakuan sanksi kepada individu maupun pelaku usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wakil Walikota Kupang, Herman Man, mengatakan, hal-hal yang berhubungan dengan tracing dan testing harus sesuai ketentuan WHO di mana pemeriksaan PCR 1/1000 penduduk dalam seminggu. Kota Kupang memiliki jumlah penduduk sebanyak 446.193 jiwa, maka dalam seminggu idealnya dapat melakukan sebanyak 400-500 testing.

Karena itu. Herman Man mengatakan, Pemkot Kupang perlu melakukan penguatan kapasitas testing melalui pengadaan Lab BM-PCR, juga penambahan sumber daya baik tenaga kesehatan, tenaga laboratorium, fasilitas dan biaya yang mendukung kapasitas tracing dan testing nantinya.

Herman Man berharap Pemkot Kupang dapat melaksanakan skrining secara masif di 6 kecamatan dengan target 10 ribu orang sehingga sekitar 80 persen kasus dapat terdeteksi.

Herman Man juga menjelaskan tugas masing-masing komponen di kecamatan hingga tingkat RT dan RW dalam memantau pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Kepada para camat, terkait pemantauan isolasi mandiri, Herman Man meminta agar terus melakukan fungsi pengorganisasian serta berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri melalui para Bhabinsa, kepala puskesmas serta lurah di wilayahnya masing-masing, paling lambat dimulai Selasa 9 Februari 2021.

Herman Man mengaku sangat prihatin karena jumlah pasien suspek virus corona di Kota Kupang terus saja meningkat dari hari ke hari, tetapi tingkat kesembuhan masih kurang dari 40 persen. Bahkan,tingkat kematian covid-19 di Kota Kupang tidak berbeda jauh dengan nasional, sementara itu kasus aktif mencapai lebih dari 58 persen.

“Sementara kondisi rumah sakit kita saat ini kaitannya dengan bed occupancy rate (BOR) atau kapasitas tempat tidur sudah lebih dari 100 persen. Artinya sudah tidak ada lagi tempat tidur yang kosong,” kata Heman Man.

Untuk itu, kata Herman Man, berdasarkan empat faktor ini maka sesuai arahan-arahan teknis dari pemerintah yang lebih tinggi, maka Kota Kupang harus melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro. (pkp_jms/den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *