4 Bulan Berlalu, Bantuan Seroja Belum Juga Disalurkan

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Bantuan untuk korban badai seroja dari berbagai pihak yang mencapai Rp 10,6 miliar masih tersimpan di rekening Posko Tanggap Darurat Bencana Seroja Pemda NTT.  Bantuan ini belum disalurkan karena masih  menunggu data dan koordinasi dari semua kabupaten/kota terdampak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Ambros B. Kodo, di ruang kerjanya, Senin (16/8/2021), kepada kabarntt.co mengatakan, menyusul bencana badai seroja dan banjir bandang yang melanda sejumlah kawasan di NTT awal April lalu, banyak bantuan datang dari sejumlah pihak.

Bacaan Lainnya

Bantuan-bantuan  itu, sebut Kodo, baik itu dalam bentuk paket sembako, bahan bagunan dan banyak lainnya serta juga sumbangan berupa uang dari berbagai pihak di Indonesia maupun dari luar.

“Perhatian dari masyarakat dalam bentuk uang sampai saat ini memang sesuai dengan mekanisme, dan uang tersebut di tersimpan di Rekening Posko Tanggap Darurat Bencana Seroja. Pergubnya sudah ada, kita tentu saja akan menggunakan dan memanfaatkan sumbangan masyarakat ini untuk kepentingan kelanjutan penanganan tanggap darurat bencana seroja. Antara lain menyelesaikan logistik yang belum dan masih ada. Juga pemulihan-pemulihan terhadap dampak bencana seroja tersebut,” jelas Kodo.

Kodo menyebut proses pengajuan bantuan itu  mengikuti peraturan gubernur. “Tinggal kita mengajukan per proses secara administrasi lengkap dengan tim pengurusnya dengan penanggung jawabnya. Tinggal kita rapat konsolidasi dengan kabupaten/kota dengan rencana kebutuhan dan kita ajukan untuk mencairkan dana Rp 10,6 miliar tersebut,” kata Kodo.

Kodo mengatakan, proses pengajuan perlu koordinasi dengan kabupaten/kota di NTT sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Tentu kita perlu kerja sama dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota, karena yang punya warga itu mereka, mereka tahu mana yang sudah dibantu dan mana yang belum sehingga seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama,” kata Kodo.

Pemerintah pusat, kata Kodo, juga sudah membantu rumah-rumah yang rusak berat dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan sudah dikirim ke masing-masing rekening BPBD kabupaten/kota.

“Terhadap rumah yang rusak berat ini, kita himbau supaya dana tunggu hunian itu segera direalisasi ke masyarakat, sehingga bisa mengatasi kebutuhan hunian sebelum dana stimulan kerusakan dari BNPB direalisasikan. Karena memang data masih dalam proses validasi di tingkat BNPB,” kata Kodo. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *