BPN Sumba Timur Berhasil Sertifikasi 20 dari 23 Bidang Tanah Pemda

  • Whatsapp

KUPANG KABARNTT.CO—Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Timur berhasil mensertifikasi 20 dari 23 bidang tanah milik pemerintah daerah.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumba Timur, Eksam Sodak, S. SiT, M.Si, selepas kegiatan Rapat Koordinasi Data Base Bidang Pertanahan tahun Anggaran 2020,  Kamis (5/11/2020), mengatakan luas wilayah Sumba Timur, selain kawasan hutan, kawasan Taman Nasional yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat mencapai 7.000,5 Km2.

Dari luas wilayah tersebut berpotensi untuk dilakukan sertifikasi agar dipetakan menjadi bidang tanah yang bersertifikat atau legal secara hukum.

Dari luasan 7.000,5 Km2 yang sudah bersertifikat atau hak yang legal mencapai 104.000 bidang tanah, sehingga estimasi dari total luas wilayah Sumba Timur yang berpotensi akan disertifikasi mencapai 310.000 bidang tanah.

“Dengan demikian yang belum bersertifikat itu adalah selisi antara 310.000 bidang dikurangi dengan yang sudah bersertifikat yaitu 104.000 bidang,” jelasnya.

Menurut Eksam, pihaknya dengan Pemda Sumba Timur tetap bersinergi dengan baik dalam rangka sertifikasi tanah Pemda dan sertifikasi tanah masyarakat. Kegiatan sertifikasi tersebut juga dipantau langsung oleh KPK RI, pemantauan ketat bagaimana percepatan sertifikasi tanah pemda di daerah dan KPK RI bukan hanya memantau secara ketat persertifikasian di Sumba Timur, namun semua kabupaten di NTT.

“Ini karena banyak tanah pemda dicaplok sehingga KPK RI secara ketat memantau dalam persertifikasian, bukan hanya memantau di Sumba Timur, namun seluruh daerah di NTT mereka pantau secara ketat agar segera dilegalkan dengan penerbitan sertifikat,” serunya.

Sementara Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, mengatakan  kesempatan yang baik ini memberikan ruang bagi kita untuk pendataan tanah-tanah Pemda maupun tanah masyarakat yang belum legal secara hukum atau bersertifikat dapat dengan mudah mendapatkan sertifikat.

Tujuan terbentuknya DPR KPP adalah melakukan pemetaan terhadap tanah masyarakat dan tanah Pemda yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat agar penataan administrasi dan aset lebih teratur.

“Masih sangat banyak lahan pemda dan masyarakat yang belum bersertifikat, sehingga ini menjadi kesempatan yang bagus agar seluruh wilayah Sumba Timur dilegalkan secara hukum, supaya jangan ada lagi yang mencaplok hak milik orang lain ataupun hak miliki pemda. Kami sangat berterima kasih kepada pertanahan dan DPR KPP sehingga terjadi kesempatan persertifikasian tanah di Sumba Timur,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam sertifikasi tanah, Sangat baik melibatkan Camat dan kepada Desa, sehingga sama-sama melakukan pendataan di wilayah masing-masing, karena merekalah yang paling tau wilayah mereka. Dalam pendataan, baik itu hutan, gunung, maupun sungai akan di ukur dan disertifikasi sehingga dipastikan siapa pemilik lahan tersebut.

“Memang Banyak sekali sertifikat yang tumpang tindih, seperti yang terjadi di Kambera, Pandawai, Kanatang, masih banyak lahan-lahan kosong sudah lama tidak digarap, tidak tahu lahan siapa, padahal ini berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga pada kesempatan ini, kita panggil semua pemilik lahan untuk melakukan pendataan sehingga semuanya bersertifikat,” jelasnya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *