Tanpa Persetujuan Melki-Johni, Beredar Pengumuman Rekrutmen Komisaris Bank NTT

IMG 20250114 180105

KUPANG KABARNTT.CO—Polemik mencuat lagi  menyusul salinan surat pengumuman rekrutmen komisaris  Bank NTT beredar luas. Surat bertanggal 30 Desember 2024  yang ditandatangani Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana, itu menuai reaksi keras dari Gubernur NTT terpilih, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Surat tersebut mengumumkan perpanjangan pendaftaran untuk sejumlah jabatan penting di Bank NTT, termasuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama.

Bacaan Lainnya

Periode pendaftaran awal berlangsung pada 19–25 November 2024 dan 26 November–3 Desember 2024. Sementara perpanjangan pendaftaran dibuka pada 31 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Menanggapi beredarnya surat tersebut, Gubernur NTT terpilih, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa pengumuman rekrutmen ini dilakukan tanpa persetujuan dirinya maupun Wakil Gubernur terpilih, Johni Asadoma.

“Tidak ada persetujuan dari kami. Saya dan Pak Johni sepakat bahwa semua proses pengisian pejabat di BUMD maupun Pemda baru akan diproses setelah pelantikan kami,” ujar Melki dengan tegas, Rabu (15/1/2025).

Pernyataan Melki menegaskan bahwa proses rekrutmen yang berjalan saat ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh tim transisi pemerintahan baru.

Polemik ini menambah sorotan terhadap dinamika pengelolaan Bank NTT sebagai salah satu BUMD strategis di Nusa Tenggara Timur. Pengumuman rekrutmen yang beredar tanpa konsultasi dengan gubernur terpilih memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antara pihak-pihak terkait, terutama menjelang pergantian kepemimpinan.

Melki dan Johni, yang dijadwalkan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada awal tahun 2025, sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menata ulang tata kelola BUMD dan memastikan proses seleksi pejabat dilakukan secara transparan dan profesional.

Melki memastikan akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil terkait pengumuman rekrutmen tersebut setelah dirinya resmi menjabat.

“Kami akan pastikan proses pengisian pejabat ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan kepatutan, sesuai dengan visi kami untuk membangun NTT yang lebih baik,” tegasnya. (*/den)

Pos terkait