KUPANG KABARNTT.CO—Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang digelar, Kamis (14/11/2024), agenda utamanya adalah pembahasan tentang pengelolaan Bank NTT dan modal inti.
Sebelumnya berhembus isu kalau RUPS LB yang terkesan mendadak itu bermuatan politik menjelang Pilgub NTT. Hal ini dikaitkan dengan adanya isu pertemuan antara beberapa pejabat dan petinggi partai dengan Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, di Rumah Jabatan Gubernur. politik terkait Bank NTT. Pertemuan ini diduga membahas Bank NTT dalam konteks kepentingan Pilgub NTT.
Merespon informasi itu, Penjabat Gubernur didampingi Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing dan Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana, Rabu (13/11/2024), melaksanakan jumpa pers dengan media.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam pengelolaan Bank NTT harus sesuai dengan SOP. Pentingnya tata kelola yang transparan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat pemilik Bank NTT.
“Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTT adalah agenda reguler yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar operasional, sehingga RUPS bukanlah hal yang istimewa karena sifatnya reguler dan agenda-agendanya tetap. RUPS luar biasa itu juga kebutuhan bukan keinginan sehingga kita lebih paham,” ungkap Noto.
“Menjaga SOP agar tidak menjadi tawar dan pertumbuhan itu menjadi penting, sehingga jika ada yang mendorong Bank NTT ini bertumbuh baik itu menjadi hal yang baik bagi kita,” tegasnya.
Noto mengakui bahwa selama beberapa tahun terakhir Pemerintah NTT belum melakukan penyertaan modal, namun yang jelas bahwa modal merupakan investasi pemerintah yang diperlukan tetapi tidak harus dilakukan secara terus-menerus. “Sehingga ini perlu diperhatikan juga. Modal memang sangat penting, namun harus dilihat sebagai investasi yang bijak dan terukur, bukan diambil secara terus-menerus,” imbuhnya.
Sementara Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menjelaskan banwa Bank NTT telah melakukan berbagai langkah konkrit untuk memenuhi modal inti Rp 3 triliun termasuk mengadakan KUB dengan Bank Jatim.
Menurutnya, Bank NTT juga sudah melakukan komunikasi dengan Bank DKI, namun rencana tersebut tidak dilanjutkan karena pemintaan Bank DKI yang cukup tinggi yakni meminta saham 51 persen serta posisi komisaris dan Direktur Utama.
“Modal inti Rp 3 triliun dan saat ini sudah mencapai Rp 2,3 triliun. Karena itu kami melakukan KUB dan mendorong Pemerintah Provinsi NTT, kabupaten dan Kota Kupang untuk tetap menyetor modal di Bank NTT sehingga terpenuhi modal inti. Kami hitung akan sesuai target di akhir tahun,” jelas Praing. (np)
