Komisi III DPRD NTT Minta RUPS LB Bank NTT Ditunda

31c22869899a5b9d437d34f2ef069a893597e49d555fe663b6036afe5b80abf4.0

KUPANG KABARNTT.CO – Komisi III DPRD NTT, Senin (11/11/2024), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank NTT dan OJK, terkait informasi akan digelarnya RUPS LB Bank pada Kamis (14/11/2024). Karena itu, Komisi III merekomendasikan agar RUPS LB itu ditunda.

Permintaan komisi III itu guna menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Bacaan Lainnya

Komisi III DPRD NTT meminta Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, untuk menunda rencana tersebut.

Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, turut mendukung permintaan penundaan RUPS ini. Ia menyatakan langkah ini perlu diambil untuk memberikan waktu bagi pemerintah provinsi dan pihak terkait agar dapat mempersiapkan keputusan yang matang dan menguntungkan bagi Bank NTT.

Menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Komisi III DPRD NTT juga meminta Penjabat Gubernur NTT agar mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

Demikian juga dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares menambahkan, Penjabat Gubernur harus memberikan jaminan bahwa ASN tetap netral pada Pilkada serentak ini, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi yang akan berlangsung.

DPRD NTT melalui Komisi III menunjukkan komitmen dalam mendukung Bank NTT, baik melalui kajian kerja sama dengan Bank Jawa Timur, perbaikan manajemen, maupun dalam penundaan RUPS.

Sementara itu, Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto membenarkan akan digelarnya RUPS LB Bank NTT.

Dia mengatakan jika hal itu rutin dilakukan. “Ini kan pindah dari Bank DKI ke Bank Jatim, kemudian kepemimpinan Plt itu sudah selesai sejak 7 November dan itu harus di ganti karena itu harus melalui RUPS,” katanya.

“Itu normal dan tidak ada kepentingan politik. Jadi gini, penjabat itu diberikan tugas 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu belum ada pejabat definitif. Maka harus diganti atau bentuk penjabat baru,” tukasnya.

Dia juga membantah pemberitaan media yang menyebutkan ada pertemuan khusus dengan Sekretaris Nasdem, Yohana Lisapali.

“Saya baru dengar dari kalian dan saya juga baru baca dari media,” kata Andriko. (tim)

Pos terkait