Bicara TB di Manila, Ini Yang Diminta Melki Laka Lena

Melki Laka Lena (duduk kedua dari kiri) pose bersama para peserta Pertemuan Stop TB Partnership Regional Dialogue di Manila, Filipina 14-15 Maret 2024 silam. Foto: Dok.MLL

JAKARTA KABARNTT.CO— Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, hadir menjadi delegasi Indonesia dalam pertemuan Stop TB Partnership Regional Dialogue di Manila, Filipina pada tanggal 14-15 Maret 2024 silam.

Forum itu diselenggarakan untuk mendiskusikan apa yang telah dan perlu dilakukan lebih lanjut oleh negara-negara Asia Pasifik mengimplementasikan komitmen untuk eliminasi TBC (Tuberkulosis) di tahun 2030.

Bacaan Lainnya

Dalam rilis yang diterima media ini, disebutkan di dalam Focus Grop Discussion (FGD),  Melki Laka Lena menekankan perlunya kampanye kesadaran komprehensif melalui pendidikan masyarakat untuk mengatasi TB, dengan fokus pada menghilangkan mitos, mengurangi stigma, dan mendorong pengobatan.

“Prioritas penjangkauan harus diberikan kepada kelompok rentan,” tegas Ketua DPD I Golkar NTT itu.

Karena itu, kata Melki , kolaborasi antara pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat sipil termasuk penyintas TB sangat penting untuk kesadaran yang efektif, dengan pendanaan memadai dan akuntabilitas sebagai kunci keberhasilannya.

Dalam kesempatan lain sebagai panelis, Melki menjelaskan bahwa Indonesia bertekad memberantas TBC pada tahun 2030 dengan menekankan pembiayaan inovatif dan prioritas program TB di semua tingkat pemerintahan.

“Investasi dalam penelitian TB dan desentralisasi layanan penting untuk memperluas akses pengobatan. Sebagai anggota parlemen Indonesia, saya mendukung pembentukan Kaukus TBC di Indonesia dengan tujuan mencapai masa depan Indonesia bebas TB melalui tekad, kolaborasi, dan inovasi,” tegas Melki yang kembali terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil NTT ini.

Melki mengatakan, upaya mengeliminasi TB pada 2030 wajib dilaksanakan oleh semua negara termasuk Indonesia, karena kesehatan dan keselamatan rakyat harus diletakkan di atas semua kepentingan.

Salus populi suprema lex  atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Artinya kita harus memprioritaskan kesehatan masyarakat di atas segalanya,” tandas Melki.  (*den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *