KUPANG KABARNTT.CO—Rencana Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTT pada Sabtu (16/11/2024), mendapat penolakan keras dari DPRD NTT.
Bonefasius Burhanus, anggota Komisi III DPRD NTT, menyatakan bahwa jika pemerintah tetap bersikukuh mengadakan RUPS LB, DPRD siap “menggantung” atau menunda pembahasan Rancangan Perda Penyertaan Modal yang diusulkan pemerintah.
Menurut Bonefasius, prioritas saat ini adalah membenahi masalah internal Bank NTT, bukan mengadakan RUPS LB.
“Kita ini sedang membahas penyertaan modal. Jika pemerintah ngotot gelar RUPS LB, kita tunda dulu pembahasannya sampai ada kejelasan,” ujar Bonefasius di Kupang, Kamis (14/11/2024).
Bonefasius menyoroti sejumlah masalah yang harus segera ditangani, termasuk kredit macet, penggunaan dana Rp1,5 miliar untuk Hari Lahir Pancasila di Ende, dan kasus MTN Rp 50 miliar. Ia menilai perbaikan internal di Bank NTT jauh lebih mendesak dibandingkan agenda RUPS LB.
“Gubernur seharusnya memprioritaskan pembenahan internal Bank NTT daripada memaksakan RUPS LB, terutama di tengah kondisi bank yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Bonefasius dari Fraksi Partai Gerindra.
Sementara itu, Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa RUPS LB adalah bagian dari kebutuhan regulasi dan organisasi demi kelancaran operasional Bank NTT.
Menurut Andriko, RUPS LB ini penting, salah satunya untuk memutuskan pengalihan Kerjasama Usaha Bank (KUB) dari Bank DKI ke Bank Jatim.
“KUB yang berpindah itu harus diputuskan di RUPS. Jika tidak selesai sebelum 31 Desember 2024, akan muncul persoalan baru,” jelas Andriko usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD NTT, Selasa malam, 12 November 2024.
Selain itu, Andriko menambahkan bahwa RUPS LB juga diperlukan untuk mengisi posisi kosong dalam jajaran direksi Bank NTT.
“Ini murni kebutuhan organisasi, tidak ada kepentingan politik atau maksud tertentu. Semua langkah ini agar Bank NTT bisa berjalan lebih baik,” pungkasnya. (tim)
