Pinjam di PT SMI Rp 225 M, APBD Lembata Harus Dirancang Surplus

Piter Gero, Ketua DPRD Lembata

LEWOLEBA KABARNTT.CO—Kewajiban membayar  utang pinjaman ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) tidak hanya milik Pemprov NTT. Pemerintah Kabupaten Lembata juga mempunyai beban membayar utang pinjaman di PT SMS.

Kalau Pemda NTT  meminjam di perusahaan milik negara ini Rp 1 triliun lebih, maka Pemkab Lembata meminjam Rp 225 miliar.

Bacaan Lainnya

Perjanjian kerja sama peminjaman ini diteken oleh  Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday bersama  Direktur PT. SMI (Persero), Faaris Pranawa, Kamis  30 Desember 2021 secara virtual.

Ketua DPRD Lembata, Piter Gero, melalui telepon, Senin (30/1/2023), membenarkan kewajiban membayar pinjaman di PT SMI ini.

Menurut Gero, Pemkab Lembata menggunakan  pinjaman ini untuk membiayai 70 persen infrastruktur jalan mencapai Rp 212 miliar dan bunga cicilan setiap tahun mencapai kurang lebih Rp 12 miliar dan cicilan pokok utang mencapai Rp 22 miliar lebih.  Dengan demikian Pemkab Lembata membayar bunga pinjaman dan cicilan pokok utang kurang lebih Rp 35 miliar per tahun.

Dengan kewajiban membayar utang itu, kata Gero, maka APBD Lembata 2023 dirancang surplus untuk membayar angsuran pinjaman yang dipinjam untuk membiayai pembangunan jalan di Kabupaten Lembata.

“Kita memang rangcang APBD Lembata itu harus surplus, supaya kita bisa bayar utang. Kita tahu diri punya utang di PT. SMI, berarti kita harus merancang APBD dengan baik agar tidak malah deficit. Karena itu kami harus mengurangi belanja dan yang merasa itu penting baru kita belanja, bukan kami rancang untuk lebih-lebih atau wah-wah di lembaga tapi memang irit agar bisa bayar utang,” jelas kader Partai Golkar itu.

Gero memastikan,  pinjaman di PT. SMI itu untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan hampir 70 persen kita bangun dari dana pinjaman daerah.

“Hanya karena kondisi daerah yang memang harus kita penuhi infratruktur jalannya.  Hampir 70 persen ruas jalan di Kabupaten Lembata ini dalam posisi rusak, baik itu ringan maupun rusak berat.  Jadi kami pusatkan pinjaman daerah itu untuk perbaiki jalan yang rusak,” tegasnya.

Lebih lanjut Gero mengatakan, di postur APBD Lembata pemerintah hanya memprioritaskan pembiayaan pada dinas yang sudah dianggarkan oleh Kementerian lewat transferan DAU.  Seperti Dinas Kesehatan yang sudah ada dana, Dinas Pendidikan, juga dana-dana yang tidak bisa diganggu seperti gaji ASN.

“Semua sudah diatur dengan baik mana yang diprioritaskan untuk dibiayai. Dan memang kita harus begitu untuk bayar utang, apalagi kami juga anggarkan dana cadangan pemilu. Dan itu memang juga harus diprioritaskan agar nanti tidak terlalu berat,” ungkap Gero. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *