BETUN KABARNTT.CO—Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Jumat (17/3/2023).
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala UPTP Latihan Kerja Provinsi NTT, Charles, B. M. Foeh, Camat Malaka Tengah dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malaka.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang akrab disapa Melki Laka Lena, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi seputar upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.
Melki Laka Lena mengatakan, pelatihan vokasi diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar siap menghadapi dunia kerja, dapat bersaing, dan memiliki produktivitas yang tinggi.
Pelatihan vokasi, menurutnya, diselenggarakan di Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, maupun melalui pemagangan di perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk mendorong pelatihan vokasi di Kabupaten Malaka, Melki mengatakan selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dirinya sudah mendorong pembangunan enam Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di kabupaten ini dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar.
“Khusus di Malaka ini kalau kita bicara vokasi, itu paling tidak sudah ada tiga BLK yang saya masukkan ke Malaka ini. Total sejak tahun 2021 ditambah tahun ini sudah ada enam. Jadi enam BLK Komunitas ini rata–rata satu unit itu bunyi Rp 1 miliar. Jadi ada enam miliar yang sudah masuk ke Malaka ini yang kita dorong dari Jakarta untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat Malaka,” ungkap Melki.
Ketua Golkar NTT ini menambahkan saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia sangat tinggi.
“Di Indonesia ada sebanyak 143,72 juta. Kemudian di NTT sendiri ada 2,83 juta. Ini mereka-mereka yang siap untuk bekerja. Dan ini adalah potensi kita untuk bisa membuat lapangan pekerjaan di NTT ini atau di Jawa atau di luar negeri ini, bisa kita optimalkan,” jelasnya.
Melki juga mengatakan, saat ini angka pengangguran terbuka cukup tinggi dan mayoritas tenaga kerja RI dari sektor informal.
“Pekerja informal Indonesia ini masih mendominasi. Data kemarin juga saya lihat dari Kemnaker dan dari Kartu Prakerja itu ada enam puluhan juta, bahkan mungkin lebih sekarang. Dan itu mesti kita optimalkan agar nanti mereka kemudian bisa masuk dalam dunia kerja yang bisa kita optimalkan terutama penghasilan dan pendapatan mereka bisa naik,” sebutnya.
Melki mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi revolusi industry 4.0 dimana saat ini banyak pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Untuk itu maka semua harus mempersiapkan diri dengan baik.
“Kalau dulu untuk pekerjaan-pekerjaan banyak dibuat oleh manusia langsung secara fisik, sekarang ini banyak dibantu oleh namanya melalui kecerdasan buatan yang dapat disebut juga sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan, bikinan manusia melalui digital. Robot dan semacam itu. Nah, melalui potensi ini sekarang itu banyak kerja-kerja itu tidak lagi membutuhkan hanya sekadar fisik manusia. Ke depan kita akan kalah saing. Jadi kalau dulu kita punya cara bekerja itu pakai cara lama nanti ke depannya akan banyak cara mudah. Itulah pentingnya kita sekolah kita belajar dan pelatihan vokasi begini agar nanti bisa kerja di luar negri dengan baik,” sebut Melki.
Ia juga mengingatkan saat ini kebutuhan tenaga perawat di Jepang dan negara–negara di Timur Tengah dan Eropa sangat tinggi. Untuk itu ia meminta agar lulusan perawat bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa bekerja di luar negeri.
“Di NTT ini banyak perawat kita ini, tetapi mohon maaf, banyak yang bekerja menjadi tenaga sukarela, tanpa gaji. Cuma dapat uang dari kapitasi. Tapi di Jepang di Timur Tengah dan Eropa orang sana butuh banyak sekali perawat. Yang sekali lagi kalau mereka bisa dilatih, disiapkan dengan baik, itu mereka sangat dibutuhkan di luar negeri,” jelasnya.
Untuk mempersiapkan tenaga kerja NTT dengan baik, Melki mengatakan setelah pembangunan ulang gedung BLK NTT selesai, maka ia akan memperjuangkan agar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II yang berlokasi di Lombok Timur dengan wilayah binaan meliputi 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur digeser ke NTT. (go)
