KUPANG KABARNTT.CO—Keluhan ASN lingkup Pemprov NTT terhadap jatah beras yang seringkali lama baru diterima menjadi pertimbangan serius bagi Komisi III DPRD NTT.
Komisi III bahkan merekomendasikan agar jatah beras ASN itu diuangkan agar tidak merepotkan APBD ketika harga beras melonjak naik, dan juga memudahkan ASN mengakses beras sesuai dengan keperluan mereka.
Pikiran ini menguat pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD NTT dengan Kaban Keuangan Daerah NTT di Ruang Komisi III DPRD NTT, Rabu (8/2/2023).
Hadir Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, Ketua Komisi III, Jonas Salean dan jajarannya, Kaban Keuangan Daerah, Zakarias Moruk dan jajarannya.
Ketua Komisi III DPRD NTT, Jonas Salean, sangat menyayangkan sampai beras jatah untuk ASN itu terlambat diterima ASN.
Seharusnya, kata Jonas, gaji dan beras sama-sama diterima, bukan tunggu 1 bulan lagi baru diterima.
“Kasian ASN, gaji harus dimanfaatkan untuk beli beras lagi, padahal gaji itu sudah termasuk beras di dalamnya. Kenapa tidak lebih dipermudah supaya tidak membuat ASN repot?” ungkap Jonas mantan Wali Kota Kupang itu.
Kader Partai Golkar itu menyesalkan tidak hadirnya PT. Flobamora tanpa kabar saat RDP, padahal sudah diundang secara resmi.
“Kita mau tanya, kenapa ini bisa terlambat dan kita mau cari jalan keluarnya bersama-sama tapi mereka tidak hadir,” sesalnya.
Menurut Kaban Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk, setiap bulan pihaknya menganggarkan dana untuk beras jatah ASN sekitar Rp 1,6 miliar untuk 158 ton beras. Dan untuk pertahun mencapai Rp 20,088 miliar untuk 1.896 ton beras.
“Beras ini diadakan oleh PT. Flobamor. Seharusnya setelah gaji diterima beras juga diterima, cuma lambat sampai satu bulan,” ungkap Moruk.
Sementara, Hugo Rehi Kalembu, anggota Komisi III meminta agar merekomendasikan beras jatah ASB diuangkan saja agar tidak merepotkan dan tidak membuat ASN mengeluh setiap bulannya.
“Kebijakan ini disarankan untuk dibatalkan, dikembalikan ke uang tunai saja, biar pegawai yang beli sendiri. Juga supaya tidak membebankan APBD lagi ketika harga beras naik sama dengan di Pulau Sumba saat ini. Kita rekomendasikan agar dikembalikan secara tunai saja,” tegas Hugo yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT itu.
“Kasih uang saja sama pegawai, urusan selesai. Harga belum naik saja PT. Flobamora sudah macet begini, kalau begini orang makan bagaimana? Harus dikembalikan agar kita tidak repot,” imbuhnya. (np)
