KUPANG KABARNTT.CO—Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mengingatkan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, beragam soal menyangkut keuangan Pemda NTT.
Untuk itu Penjabat Gubernur perlu berhati-hati dengan menerapkan sikap disiplin, hemat dan cermat dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.
Sikap yang disuarakan Fraksi Golkar DPRD NTT ini merujuk pada kondisi keuangan Pemda NTT yang tidak mudah.
“Di Tahun Anggaran 2024 kita akan menghadapi kondisi sangat memrihatinkan dan menantang dalam pengelolaan APBD. Kita memasuki puncak tahun politik yakni menyukseskan pelaksanaan permilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah dengan sejumlah konsekuensi keterbatasan penyediaan anggaran. Secara nasional kita juga menghadapi pengaruh kebijakan keuangan global dan krisis pangan. Bersamaan itu, pemerintah daerah membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman PEN yang cukup besar,” urai John Oematan, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD NTT saat membacakan pendapat akhir fraksinya terhadap RAPBD NTT 2024 pada rapat paripurna DPRD NTT, Selasa (14/11/2023) malam.
Fraksi Golkar mengingatkan Penjabat Gubernur NTT harus mengawal dan memastikan realisasi 100 persen PAD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,8 triliun.
“Pengalaman lalu menunjukkan bahwa dengan berbagai masalah yang dihadapi membuat realisasi PAD selalu di bawah target, sehingga perlu mendayagunakan ASN, terutama yang bertanggung jawab atas pemasukan PAD. Hai ini dilakukan Fraksi Partai Golkar untuk memastikan salah satu kinerja terukur dalam masa kepemimpinan Penjabat Gubernur NTT 2023/2024 yaitu realisasi PAD tahun anggaran 2024 mencapai 100 persen,” jelas Oematan.
Secara nasional Provinsi NTT juga menghadapi pengaruh kebijakan keuangan global dan krisis pangan. Apalagi Provinsi NTT juga akan membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman PEN yang cukup besar.
Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta Penjabat Gubernur untuk berhati-hati dengan menerapkan sikap disiplin, hemat dan cermat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024.
“Kami meminta Saudara Penjabat Gubernur untuk menjaga tertib dan disiplin anggaran dengan menghindari pengeluaran-pengeluaran mendahului perubahan anggaran, terutama dalam memanfaatkan pos BTT (belanja tidak terduga) dengan argumentasi yang mendatangkan perdebatan,” tegas Oematan.
Fraksi Golkar juga meminta perhatian pemerintah daerah agar di waktu yang akan datang lebih cermat dalam perencanaan pembangunan sehingga tidak terjadi duplikasi alokasi kegiatan dari beberapa sumber pembiayaan pada suatu wilayah, dan tidak terjadi vakum kegiatan pada wilayah lain.
Demikan pula dengan alokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada yang memperoleh alokasi dari tiga sumber, tapi ada yang mendapat alokasi dari satu sumber yang jumlahnya tidak memadai. Perlu diatur keseimbangan alokasi sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sehingga sasaran pelayanan minimal dapat terpenuhi.
Merujuk pada analisis para ahli, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keuntungan bersih Bank NTT menurun yang berdampak pada kemungkinan menurunnya dividen bank sebagai bagian dari PAD.
“Demikian pula masalah managemen Bank NTT, masalah hukum pergantian Dirut yang kini menang di pengadilan yang jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan menurunkan kepercayaan publik di era persaingan perbankan yang tinggi. Fraksi Partai Golkar mendukung langkah Saudara Penjabat Gubernur selaku pemegang saham pengendali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk merumuskan kebijakan dan langkah yang tepat menghadapi permasalahan yang dihadapi kini demi keberlanjutan Bank NTT,” urai Oematan.
Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta Penjabat Gubernur, jika ada pekerjaan proyek yang bermasalah agar tidak dilanjutkan dengan sumber dana lain, tapi harus diaudit terlebih dahulu untuk mengetahui letak tanggung jawab pelaksanaannya. Dengan demikan akan tercapai prinsip efisien, ekektif dan akuntabilitas dalam pengelolaan program/kegiatan. (np)
