KUPANG KABARNTT.CO – Mandegnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja (Tukin) para ASN lingkup Pemda NTT mendapat sorotan Fraksi Golkar DPRD NTT. Tukin yang merupakan hak para ASN itu sangat membantu mutu kerja para ASN.
“Fraksi Partai Golkar mengamati bahwa TPP justru turun dan tidak lancar pembayarannya di TA 2023 ini. Tentu hal ini menjadi kedala berat bagi Saudara Penjabat Gubernur. Bagaimana ASN mau dituntut meningkatkan kinerja, sementara kesejahtraannya justru menurun? Oleh karena itu Saudara Penjabat Gubernur perlu memberi perhatian lebih kepada realisasi TPP dan Tunjangan Kinerja ASN,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Johan Oematan, ketika menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (19/9/2023).
Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna, dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, serta anggota DPRD NTT dan para pimpinan OPD Provinsi NTT.
Menurut Fraksi Golkar, permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendapatan daerah yang dicantumkan dalam buku Nota Keuangan, jika dicermati semuanya merupakan kendala manajemen dan keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah.
“Karena itu Saudara Penjabat Gubernur perlu menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh dalam membenahi aspek manajemen birokrasi dan kinerja ASN termasuk memenuhi hak-hak keuangan ASN,” sebut Fraksi Golkar.
Menurut informasi yang didapat media ini, tahun 2023 TPP yang diterima para ASN lingkup Pemda NTT hanya sampai bulan Agustus. Saat ini TPP untuk bulan Maret dan April 2023 sedang dalam proses pembayaran. Sedangkan TPP untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus belum dibayar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan soal penggunaan dana pinjaman PEN sebesar kurang lebih Rp1 trilun.
“Fraksi Partai Golkar ingin Penjabat Gubernur memberikan penjelasan yang berkaitan kualitas out put yang dihasilkan berupa ruas jalan hotmix, ruas jalan GO, ruas jalan GO plus, pembangunan SPAM dan embung-embung yang tersebar di kabupaten/kota se NTT. Sejauh hasil pengamatan Fraksi Partai Golkar, bahwa kualitas ruas jalan konstruksi GO dan GO plus sangat memrihatinkan, juga kualitas SPAM dan embung-embung,” sebut Fraksi Golkar.
Masih dalam kaitan dengan pemanfaatan dana pinjaman PEN yang tak sesuai dengan akta perjanjian kreditnya sebesar Rp 76 miliar yang sudah menjadi temuan BPK, Fraksi Partai Golkar minta penjelasan.
Fraksi Golkar juga menyebut, capaian realisasi pendapatan daerah khususnya PAD sebesar 43,43% keadaan 8 September 2023 merupakan capaian terendah dalam periode ini. Sementara rancangan perubahan PAD menurun sebesar 21% dari anggaran murni.
“Persoalannya sisa waktu efektif hanya tiga bulan lebih. Apakah bisa mencapai target Rp1,699 triliun lebih, mengingat dalam 8 bulan anggaran murni, realisasinya hanya mencapai Rp 929 milyard lebih. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang kiat, upaya terukur dan tekad pencapaiannya,” ujar Johan Oematan.
Fraksi Golkar menyoroti, realisasi Belanja Modal pada 8 September 2023 yang hanya mencapai 27,31%, merupakan capaian yang sangat rendah.
“Mengingat bahwa belanja modal sangat penting untuk peningkatan aset daerah yang menjadi indikator kemampuan otonomi daerah, maka perlu menempatkan pos belanja daerah dengan proporsi target dan realisasi yang memadai karena pada gilirannya aset daerah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan daerah dan oleh pemerintah pusat menjadi dasar penilaian untuk alokasi dana pusat kepada daerah,” jelas Johan Oematan. (den)
