KEFAMENANU KABARNTT.CO – Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI) menetapkan empat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lokasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).
Program P3PD merupakan terjemahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga merupakan tindak lanjut dari agenda Sustainable Develompent Goals (SDGs).
Program yang dilaksanakan Kemendes bekerjasama dengan NGO Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya desa Inklusif atau penyelenggaraan pemerintah desa yang terbuka dan melibatkan semua kelompok masyarakat terutama kelompok marginal dan rentan di desa.
Selain itu, program penguatan kapasitas bagi kelompok rentan dan marginal di desa dengan metode Sekolah Lapang ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya Akuntabilitas Sosial pemerintah Desa dimana kegiatan pembangunan di desa mengintegrasikan agenda Sustainable Develompment Goals (SGDs).
Kepada awak media, Jumat, (22/9/2023), District Programme Coordinator, Kabupaten TTU, Marselinus Manek menyampaikan bahwa untuk kabupaten TTU, Kemendes menentukan 4 desa lokus program yakni Desa Tapenpah di kecamatan Insana Tengah, Desa Lapeom di Kecamatan Insana Barat, Desa Jak di Kecamatan Miomafo Timur dan Desa Tautpah di Kecamatan Biboki Selatan.
“Untuk tahap pertama, proyek percontohan ini akan dilaksanakan selama dua tahun dan setelah itu dilanjutkan dengan program replikasi dimana akan ditambah lagi empat desa yang akan belajar di desa lokasi proyek percontohan,” kata Marselinus.
Lanjutnya, program Desa Inklusif sendiri bertujuan untuk memfasilitasi proses pembangunan di desa untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan dan marginal.
Diharapkan, setelah dua tahun berproses, desa-desa yang menjadi lokus proyek percontohan ini sudah bisa menyusun perencanaan pembangunan Desa dengan mengakomodir kepentingan semua kelompok masyarakat di desa termasuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan marginal yang merupakan bagian dari entitas desa.
Tidak hanya itu, desa-desa lokus program juga diharapkan untuk menjadi contoh pemerintah desa yang diselenggarakan dengan mengedepankan Akuntabilitas Sosial di desa.
Dijelaskan bahwa Tim Program sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas PMD dan juga Pemerintah Kecamatan masing-masing wilayah program.
Tidak hanya itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan Koordinator P3MD Kabupaten TTU.
Saat ini, lanjut Marselinus, timnya sedang melakukan kegiatan orientasi dan capacity building bagi Kader Desa Inklusif di empat desa tersebut dimana kegiatan ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan Sekolah Lapang Desa Inklusif di 4 desa lokus program.
Sebelumnya, tim kabupaten bersama Kemitraan telah melakukan baseline survey di 4 desa lokus program untuk mengetahui gambaran rill situasi desa serta sebagai input terhadap pelaksanaan program P3PD di kabupaten TTU.
Diharapkan, melalui Sekolah Lapang Desa Inklusif, 4 desa yang terpilih menjadi desa pilot project dapat secara bertahap menerapkan pola pengelolaan Dana Desa yang inklusif di masing-masing desa.
“Kami sangat berharap, empat desa yang dipilih Kemendes ini kemudian bisa menjadi role model pengelolaan Dana Desa yang inklusif. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari empat desa sehingga bantuan dalam bentuk program dari Kemendes ini bisa berdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Desa Lapeom, Damianus Sengkoen sangat berterima kasih dan mengapresiasi program P3PD Kemendes.
Kepala Desa yang akrab disapa Dems ini sangat optimis Desanya bisa mewujudkan diri sebagai desa Inklusif pada tahun 2024 mendatang.
“Saya atas nama masyarakat dan pemerintah Desa Lapeom sangat berterima kasih karena sudah mendapat dukungan anggaran melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang untuk peningkatan kapasitas kelompok rentan dan marginal di desa Lapeom. Kami sangat mendukung dan kami optimis dengan program ini, tahun 2024, Desa Lapeom bisa menjadi desa Inklusif,” ucapnya.
Senada diungkapkan Kepala Desa Tapenpah, Tommy Sikone, S. Fil. Menurut Tommy, selama ini pemerintah desa Tapenpah sudah mulai melaksanakan sejumlah program inklusi di Desa Tapenpah.
Dengan adanya program P3PD, yang kita laksanakan bersama NGO Kemitraan, akan semakin menguatkan langkah-langkah pengorganisasian untuk mewujudkan Desa Tapenpah sebagai Desa Inklusif,” ujar Tommy optimis.
Kepala Desa yang sudah beberapa kali diundang Kementerian Desa untuk jadi narasumber ini optimis Desanya segera terwujud sebagai Desa Inklusif dan desa-desa lain di kabupaten TTU bisa melakukan replikasi program di Desa Tapenpah.
Diketahui, untuk melaksanakan program percontohan (Pilot Project) Community Capacity Development and Social Accountability System atau Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), Kementerian Desa PDTT memilih 200 Desa di Indonesia.
Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat tiga kabupaten yang terpilih untuk melaksanakam program yang didukung World Bank ini yakni kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Sikka dan kabupaten Ngada.
Masing-masing kabupaten ada sebanyak empat desa yang menjadi lokus pelaksanaan Pilot Project Desa Inklusif melalui Program P3PD yang diimplementasikan oleh mitra NGO dalam yakni Kemitraan-Partnership. (Siu)
