TAMBOLAKA KABARNTT.CO—Anggota DPRD NTT Fraksi Golkar dari Sumba, Hugo Rehi Kalembu, memberi perhatian serius dan intens kepada kelompok UMKM perempuan binaan HWK (Himpunan Wanita Karier) Sumba Barat Daya (SBD).
Wujudnya adalah pertemuan Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT itu dengan anggota kelompok UMKM, Selasa (3/1/2023) lalu di Etakua, Desa Waipangali, SBD. Pertemuan itu diinisiasi Ketua HWK SBD, Bibiana Bili.
Kepada media ini, Minggu (8/1/2023), Hugo mengatakan sedianya pertemuan itu diselenggarakan awal Desember 2022 lalu. Tetapi karena gangguan Kesehatan, Hugo akhirnya memenuhi undangan pertemuan itu awal pekan ini.
Hugo mengatakan, dengan undangan pertemuan itu anggota kelompok UMKM ingin agar Hugo melihat dan mendengar langsung geliat usaha mereka di lapangan.
“Mereka ingin saya melihat dan mendengar langsung kegiatan, usaha dan perjuangan yang mereka rintis. Mereka menghendaki saya memberikan motivasi dan alternatif pembiayaan usaha mereka. Mereka tahu bahwa saya memberikan perhatian besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan benang kepada para ibu, bantuan kapal motor, motor ketinting dan alat tangkap ikan lainnya kepada para nelayan; bantuan ternak kambing dan sapi dalam jumlah terbatas kepada para petani; fasilitas modal kerja kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya perempuan,” tutur Hugo.
Hugo mengatakan, dari paparan Ketua HWK SBD dan para ibu anggota kelompok yang hadir, Hugo menangkap dengan jelas betapa mereka mempunyai tekad yang bulat untuk memajukan usaha dan keluar dari jeratan kemiskinan.
“Hanya dengan tambahan modal kurang lebih Rp 2,5 juta per orang usaha mereka sudah menunjukkan kemajuan. Dan guna memelihara semangat kebersamaan di antara anggota kelompok, mereka mengadakan arisan setiap bulanm,” kata Hugo.
Dari praktek arisan tiap bulan inilah, jelas Hugo, mereka terinspirasi untuk mempersiaplan pembentukan sebuah koperasi. “Karena hanya dengan bersatu melalui koperasi mereka kuat melangkah ke depan dengan segala tantangan dan suka dukanya,” kata Hugo.
Dari pertemuan itu, jelas Hugo, dia teringat diskusi DPRD SBD yang dipimpinnya ketika itu dengan Penjabat Bupati SBD, Emanuel Babu Eha, saat SBD mulai lepas dan terpisah dari kabupaten induk Sumba Barat.
“Pada saat itu kami membayangkan akan adanya gelombang migrasi penduduk baik dari kabupaten- kabupaten di daratan Sumba maupun dari luar Sumba ke SBD, khususnya di Ibukota Kabupaten SBD, Tambolaka. Kami membayangkan lahan petanian masyarakat Loura akan banyak berpindah tangan dan akan berubah fungsi menjadi gedung perumahan atau hunian, gedung perkantoran dan pertokoan serta fasilitas umum lainnya. Kalau hal ini terjadi, maka konsekuensinya mata pencaharian masyarakat akan berubah dari usaha pertanian dan peternakan ke usaha sektor jasa,” jelas Hugo.
Itulah sebabnya, kata Hugo yang sudah 9 periode menjadi anggota DPRD ini, wilayah ke arah Karuni dan Mananga Aba dicadangkan untuk lokasi pendidikan tinggi (sekarang Universitas Waitabula), lokasi fasilitas kesehatan: RSUD (sayang sudah dipindahkan lokasinya), dan kawasan Dore diperuntukan untuk gelanggang olah raga.
Dengan pengaturan zonasi seperti ini, maka diharapkan orang suku Loura akan beralih secara perlahan dari usaha pertanian dan peternakan ke sektor jasa: jasa kos-kosan para mahasiwa /i; jasa kuliner berupa warung dan rumah makan; jasa bengkel dan pertukangan; jasa medis: apotek dan toko obat akan bertumbuh.
“Oleh karena itu, saya amat mendukung inisiatif dan kreativitas UMKM perempuan yang mulai merintis usaha di bidang usaha perdagangan, dimulai dari usaha kecil-kecilan dengan rencana mengorganisir diri dalam wadah koperasi melalui tahapan awal berupa kegiatan arisan bulanan,” kata Hugo.
Bantuan UMKM pada tahun 2023, kata Hugo, akan diperluas lagi melibatkan tambahan 40 UMKM lagi yang tersebar di dua desa di Kecamatan Loura.
“Mereka ini diharapkan akan menjadi cikal bakal bertumbuhnya sektor jasa dan melibatkan makin banyak orang. Lowongan pekerjaan akan bertumbuh dan pengangguran akan berkurang,” tegas Hugo. (den)
