KUPANG KABARNTT.CO—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, sukses memperjuangkan dana Rp 1,2 miliar untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dana Rp 1 miliar dari dana itu diperjuangkan lewat Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Padat Karya Infrastruktur dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sedangkan dana Rp 200 juta lewat program Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan melalui Padat Karya Tunai Desa dari Kementerian Kesehatan RI.
Politisi Golkar yang populer dengan tagline MLL itu menjelaskan Program Padat Karya Infrastruktur merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat penganggur dan setengah penganggur pada saat tertentu dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
“Program Padat Karya adalah program Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang diselenggarakan di daerah-daerah. Sasaran program ini adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga miskin dan marjinal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Melki Laka Lena, Sabtu (31/12/2022).
Dengan program padat karya ini, kata Melki, warga diberikan perangsang kerja (UPK). Dengan demikian mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, menempati, mendapat modal sekaligus termotivasi memelihara wilayahnya. Dengan program ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat setempat dari segi perekonomian.
Bentuk bantuan Padat Karya Infrastruktur, kata Melki, diberikan untuk pembuatan jalan baru atau rintisan jalan, pembuatan/rehabilitasi saluran atau irigasi tersier, pembuatan/rehabilitasi jalan desa atau lingkungan, pembuatan embung, pembuatan tanggul penahan tanah, pemadatan atau pengerasan jalan, pembuatan terasering, pembuatan los pasar tradisional, pembuatan jalan makadam atau rabat beton, sanitasi lingkungan dan pembangunan jalan paving blok.
“Ada 10 lembaga non pemerintah yang beranggotakan 40 orang di 10 desa/kelurahan di NTT yang kami usulkan mendapatkan program padat karya ini dengan nominal bantuan untuk masing – masing lembaga/kelompok Rp 100 juta,” jelas Ketua DPRD I Golkar NTT ini.
Melki merincikan 10 desa/kelurahan yang menerima program padat karya infrastruktur ini adalah Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi (Kabupaten Kupang), Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Kelurahan Noinbila, Kecamatan Kota Soe (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Desa Oelneke, Kecamatan Musi (Kabupaten Timor Tengah Utara), Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak (Kabupaten Belu), Desa Biris, Kecamatan Wewiku (Kabupaten Malaka).
Juga Desa Pambotandjara, Kecamatan Kota Waingapu (Kabupaten Sumba Timur), Desa Umbu Kawolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat (Kabupaten Sumba Tengah), Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli (Kabupaten Sumba Barat) dan Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo (Kabupaten Sumba Barat Daya).
Melki menambahkan, selain program padat karya infrastruktur dari Kemnaker, ada 2 desa yang diusulkan mendapat bantuan Program Intervensi Kualitas Kesehatan Lingkungan melalui Program Padat Karya Tunai Desa dari Kementerian Kesehatan RI yaitu Desa Nobi – Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah (Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oefeto (Kabupaten Kupang).
“Dua desa yang kami usulkan ini masing-masing mendapatkan bantuan dana Rp 100 juta untuk pembangunan sarana sanitasi yang berkualitas seperti jamban yang memenuhi syarat serta sarana cuci tangan pakai sabun dan sarana penyediaan air minum, sarana tempat penampungan sampah dan rehabilitasi dapur. Dan ini khusus diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu di desa/kelurahan setempat,” tutup Melki. (igo)
