JAKARTA KABARNTT.CO—Ketua Umum Ganjarian, Spartan Guntur Romli, mengaku tak tahu baliho Ganjar Pranowo di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, yang dicopot oleh TNI, Sabtu (15/7/2023), dipasang di lahan milik TNI.
Ia menyebut memasang baliho itu di papan reklame komersial. Guntur pun mempertanyakan mengapa ada papan reklame di tanah tersebut.
“Kami tidak tahu soal tanah itu, karena kami kan memasang di papan reklame komersial. Ini kan aneh, kalau memang tanah itu milik TNI, kenapa ada papan reklame? Kalau tidak boleh harusnya papan reklame dibongkar,” kata Guntur kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/7/2023).
Guntur menjelaskan, selama proses pemasangan, Ganjarian hanya berkoordinasi dengan penyedia papan reklame, bukan pemilik tanah. Karena itu, Guntur memprotes keras pencopotan baliho Ganjar tersebut.
Ia khawatir aparat militer digunakan sebagai alat kepentingan politik lain untuk menekan Ganjar di Pilpres 2024.
“Ganjarian protes sangat keras jika alat-alat militer digunakan untuk menekan Ganjar Pranowo,” ucap dia.
Menurut dia, aparat TNI telah berbuat di luar kewenangan dengan mencopot baliho Ganjar itu. Guntur berpendapat hal tersebut justru menimbulkan persepsi buruk atas TNI yang seharusnya bersikap netral pada pemilu.
“Jika pun perlu ada penertiban baliho, yang berhak melakukannya adalah aparat Pemda. Misalnya Satpol PP. Bukan pihak militer,” ujarnya.
Ia menilai pencopotan baliho itu terkesan seperti titipan pihak yang tak menghendaki sosialisasi Ganjar sebagai bakal capres di Barito Utara.
Selain itu, Guntur mengatakan tindakan itu merupakan upaya membungkam aspirasi masyarakat Barito Utara atas pilihan politik mereka.
“Dikhawatirkan tindakan itu tidak berdiri sendiri. Tapi ada titipan kepentingan politik lain yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sasaran,” katanya.
Sebelumnya, baliho Ganjar dicopot di lahan Makodim Muara Teweh, Sabtu (15/7/2023).
Video pencopotan baliho itu viral di media sosial yang menunjukkan pihak Danramil Muara Teweh atas perintah Dandim Barito Utara tengah menurunkan baliho.
Merespons itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho itu tak dicopot secara paksa. Yudo menyatakan Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho.
Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.
“Mungkin seolah-olah dicopot itu paksa dicopot, jadi tidak… kemarin dari Dandim sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya, dari perwakilan partai, dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan, jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada,” kata Yudo di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/7/2023). (cnn/mnf/tsa)
