Anak-anak Berseragam Merah Putih Tanpa Alas Kaki di Batas Negeri

SDI Motadikin, Kabupaten Malaka

Oleh: Yosman Seran

LONCENG pagi berbunyi di tepi pantai. Tak kalah beriring hempasan ombak pagi di Pantai Motadikin, laut selatan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Bacaan Lainnya

Bunyi lonceng itu jaraknya tidak jauh. Kurang lebih 10 meter dari bibir pantai. Anak-anak berseragam merah putih tanpa alas kaki berlari menabrak fajar pagi yang menyinsing dari timur Laut Timor.

Mereka berlari menuju sumber bunyi. Bunyi lonceng sekolah. Di sana, para guru telah berbaris rapi menunggu masa depan anak-anak negeri yang ada di tapal batas NKRI.

Kaki seorang pelajar SDI Motadikin tanpa alas kaki

Wajah para guru berseri ceria menyambut anak-anak. Terlihat seperti ada harapan baru yang terpancar jernih dari wajah anak-anak itu. Beberapa anak rambutnya terurai kusam, kering, tanpa aroma wangi-wangian.

Di tempat itu mereka menimbah ilmu. Dari huruf A sampai huruf Z. Satu demi satu tereja di bibir mereka. Jari mereka tak lelah menari-nari lincah, sambil memegang erat pena dan pensil demi merangkai angka 0 hingga 10. Mereka belum tahu dunia macam apa yang akan terjadi 20-an hingga 30-an tahun mendatang.

Sebelum masuk ke ruang kelas dan mengisi lorong-lorong gedung sekolah, anak-anak berseragam merah putih tanpa alas kaki berbaris rapi. Mirip semut yang asyik merayap beriringan menuju sarang. Mereka mendengar arahan kepala sekolah. Tidak lama. Hanya 10 menit. Anak-anak berseragam merah putih itu kemudian diarahkan masuk kelas. Namun, sebagian dari mereka terpaksa tetap tinggal di luar, menempati teras dan lorong-lorong sekolah.

Bangunan sekolah berbentuk L. Terdapat 7 ruang kelas. Satu di antaranya ruang guru dan kepala sekolah. Tiga ruangan yang melintang searah matahari terbit hingga terbenam, terlihat kondisinya tanpa atap. Tiga ruangan tersebut tidak dimanfaatkan sejak badai seroja menghantam dan meluluh-lantahkan rumah dan fasilitas lain di sebagian besar wilayah Kabupaten Malaka.

Rumah, ternak, fasilitas umum termasuk sekolah ‘dikunyah’ habis banjir bandang yang menyertai badai seroja, Minggu, 4 April 2021.

Hingga saat ini kondisi bangunan sekolah belum dibenahi. Bagian atap ruang kelas, plafon, jendela dan sebagian lantai masih terlihat rusak. Bahkan tiga ruangan kelas atapnya tak ada satu pun tersisa.

Gedung itu terlihat seperti seorang petani di ladang tanpa topi. Meskipun demikian, anak-anak dan para guru masih setia berteduh, demi mengejar cita-cita dan nasib bangsa di batas terdepan negeri.

Kepala Sekolah Dasar Inpres  (SDI) Motadikin, Gregorius Boko, S.Ag, mengatakan, gedung sekolah bagian atapnya rusak akibat bencana alam. Kondisinya rusak berat, sehingga dirapikan dengan membongkar seluruhnya agar tidak membahayakan para guru dan siswa pada saat aktivitas belajar-mengajar berjalan.

“Kami merasa terganggu. Tapi kondisi gedung sudah seperti itu. Dengan terpaksa proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa,” kata Gregorius.

SDI Motadikin didirikan tahun 2001. Sudah berjalan 22 tahun lamanya. Dibangun di lokasi Motadikin, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Jaraknya tidak jauh dari bibir Pantai Motadikin. Kurang lebih 10 sampai 15 meter. Sedangkan jarak tempuh dari Kota Betun, Ibu kota Kabupaten Malaka, kurang lebih 15 hingga 17 kilometer. Apabila menggunakan kendaraan roda dua dapat ditempuh dalam waktu 30 menit lamanya.

“Jumlah siswa sebanyak 25 orang. Satu kelas jumlahnya tidak sampai 10 orang. Maksimal 7, dan paling sedikit 3 orang. Sedangkan para guru berjumlah 9 orang termasuk kepala sekolah. Jumlah guru berstatus PNS sebanyak 4 orang, dua laki-laki dan dua perempuan. PPPK berjumlah 1 orang, sedangkan guru honor 4 orang, semunya perempuan,” ungkap Gregorius.

Seorang guru tekun mengajar para siswa SDI Motadikin

Semangat juang mereka tak kalah dengan anak-anak di perkotaan. Di balik tembok gedung pendidikan itu, orang tua mereka berlayar mengarungi lautan selatan Pulau Timor sebagai nelayan, demi memperjuangkan nasib anak-anak. Selalu ada slogan di pundak mereka:  pergi petang, pulang pagi. Ada harapan baru di tengah lautan lepas. Begitu pun anak-anak mereka selalu ada mimpi di ujung pena.

Pertanyaannya, apakah fasilitas pendidikan yang tidak layak dapat menjamin mutu pendidikan di Kabupaten Malaka? Atau, apakah dengan fasilitas yang mumpuni menjamin mutu dan kualitas pendidikan di Malaka?

Hingga saat ini, sebagian besar sekolah dari tingkat PAUD, SD hingga SMA/SMK belum terakreditasi. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Sementara Kabupaten Malaka merupakan daerah terdepan negara Indonesia (berbatasan langsung dengan negara Timor Leste). Apakah fasilitas dan nasib anak-anak di teras depan negeri terus dibiarkan?

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 disebutkan ada 62 daerah tertinggal. Dari jumlah itu  di NTT sebanyak 13 daerah. Salah satunya Kabupaten Malaka. Daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, Terluar.

Kabupaten Malaka terkategori daerah terdepan karena berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik timor Leste (RDTL). Namun sayangnya, Kabupaten Malaka masih mengalami banyak kekurangan, salah satunya pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko, S.Fil.,M.Sc, menjelaskan, gedung sekolah tersebut dibangun tanpa mempertimbangkan banyak aspek.

Pembangunan fasilitas pendidikan di lokasi pinggir pantai harus bersifat ramah laut. Air laut di Kabupaten Malaka mengandung garam sangat tinggi, sehingga fasilitas seperti gedung sekolah harus dibangun dengan mempertimbangkan kerawanan dari kerusakan akibat garam.

Yan Boko mengakui kondisi kerusakan gedung sekolah tersebut.

“SDI Motadikin memang rusak parah. Gedung sekolah di Motadikin tidak bisa dibangun dengan baja ringan karena berkarat dan cepat rusak. Ini karena para pendahulu saya waktu itu keluarkan izin operasional, tidak memikirkan dampaknya kalau bangun  sekolah di pinggir laut. Apalagi bahan bangunan yang digunakan tidak ramah garam,” jelas Yan Boko.

Sempat terlintas rencana penutupan sekolah tersebut. Namun Yan Boko tidak mengindahkannya. “Ada ide mau supaya sekolah itu ditutup karena murid musiman. Tapi saya tidak mau. Saya mau SDI Motadikin direlokasi dan lahannya diperoleh dari pengadaan tanah pemerintah, karena sekolah itu berstatus negeri, bukan swasta. Kalau ditutup rugi,” ungkap Yan Boko penuh harap.

Belum lama ini, tepatnya pertengahan November 2023, dua siswa asal Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Sabar Subur Betun, Kabupaten Malaka, mendapat predikat juara 1 lomba cerita rakyat yang diselenggarakan Bank NTT di Kupang, Provinsi NTT. Sebelumnya, dua siswi ini mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten Malaka dan berhasil menggeser peserta lain sebanyak 80-an orang.

Sementara di tingkat provinsi, kedua siswi ini keluar sebagai juara 1 dari total peserta sebanyak 65 orang.

Ini tentu menjadi satu kebanggaan bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah. Apakah prestasi itu sudah menjadi cerminan bahwa pendidikan di Kabupaten Malaka sudah berhasil? Jawabnnya tentu tidak.

Menoleh kembali ke belakang, masih terjadi banyak kepincangan di dunia pendidikan di Kabupaten Malaka. Pada bulan September 2023 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjalankan asesmen nasional 2023. Asesmen tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam membenahi pendidikan di Indonesia (kompas.com, Sept. 2023).

Kondisi SDI Motadikin, Malaka. Sebagian plafon sudah jebol

Terdapat tiga instrumen terkait asesmen nasional, yakni: mengukur kompetensi, lingkungan belajar, dan karakter. Dari ketiga instrumen tersebut, pendidikan di Malaka sudah dalam kondisi ‘sehat’? Atau masih ‘sakit’?

Nasib pendidikan dan generasi bangsa di daerah perbatasan adalah cerminan wajah negara Indonesia. Fasilitas gedung sekolah yang tidak representatif akan berdampak pada minimnya kualitas dan mutu pendidikan di daerah perbatasan.

Sementara daerah perbatasan seperti Kabupaten Malaka harus dikuatkan dengan pendidikan. Pertahanan NKRI tidak hanya dengan kekuatan senjata, namun salah satunya melalui pendidikan, dan itu ada di daerah perbatasan.

Mutu pendidikan bagi generasi di daerah perbatasan harus lebih diprioritaskan. Karena daerah tapal batas menjadi ‘portal’ bagi negara lain. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *