KUPANG KABARNTT.CO—Dalam tiga tahun terakhir terdapat 335 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang pulang ke NTT dalam kondisi tak bernyawa.
Data ini diungkap Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC, ketika menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia “Kawan PMI”, Selasa (19/9/2023), di Aston Hotel Kupang & Convention Center.
Ada 115 anggota Relawan Pekerja Migran Indonesia atau Kawan PMI dikukuhkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.
Acara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada para Tokoh Peduli Pekerja Migran Indonesia di wilayah NTT di antaranya Benedikta B.C Da Silva, Pdt. Emr. Merieta Naomi Gerdiana Sahertian, Suster Laurentina, SDP, Romo Marten L. P. Jenarut, dan Romo Reginaldus Piperno.
“Saya memberikan apresiasi atas terbentuknya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia atau “Kawan PMI” Provinsi NTT. Kiranya Kawan PMI menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural, yang berkompetensi agar dapat bekerja dengan baik di negara tujuan,” kata Ayodhia Kalake, Penjabat Gubernur NTT dalam sambutannya.
Lebih lanjut Ayodhia mengungkapkan, NTT adalah salah satu daerah pengirim PMI yang cukup besar karena beberapa faktor. Seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, kesempatan kerja yang masih terbatas serta iming-iming gaji yang tinggi dalam kurs mata uang asing.
“Dalam tiga tahun terakhir terdapat 1.226 orang PMI asal NTT yang diberangkatkan secara legal. Jumlah ini belum termasuk yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural. Sedangkan, jumlah tenaga kerja non-prosedural yang berhasil kita cegah, tangkap dan pulangkan ke daerah asal sebanyak 350 orang. Pada kurun waktu yang sama, PMI asal NTT yang dipulangkan meninggal dunia sebanyak 335 orang. Dimana sebagian besar PMI yang meninggal ini adalah PMI non-prosedural,” papar Ayodhia.
Ayodhia menyebutkan, sejumlah langkah penanganan masalah PMI asal NTT telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Adapun beberapa upaya penanganan telah dilaksanakan oleh Pemprov NTT melalui moratorium, penyiapan kompetensi tenaga kerja NTT yang akan ditempatkan ke luar negeri/ke luar daerah dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Ke depan, kita akan terus mengevaluasi dan mendorong Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar bekerja lebih keras sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain upaya pencegahan, pembinaan, dan penanganan permasalahan PMI dalam tahapan pemberangkatan di wilayah NTT, kami juga akan berupaya membagun kerja sama dengan pemerintah daerah di lima wilayah perbatasan negara yang sering dilintasi oleh PMI asal NTT. Kami berharap BP2MI dapat memfasilitasi upaya kerja sama ini,” kata Ayodhia.
“Kiranya melalui koordinasi dan kerja sama dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-NTT akan dapat mengatasi masalah dan memberikan perlindungan kepada calon PMI asal NTT yang masih berproses di Indonesia maupun PMI yang sudah bekerja di luar negeri,” tambanhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum dalam sambutannya menyambut baik dikukuhkannya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.
“Terima kasih kepada BP2MI yang telah menginisiasi terbentuknya Kawan PMI. Ini menjadi penanda tidak komprominya kita terhadap sindikat TPPO. Oleh karena itu saya mengajak kita semua mari kita perangi stigma negatif NTT sebagai labuan perdagangan orang dan mari bergandengan tangan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang,” ajak Asadoma.
Turut hadir pada kegiatan ini, anggota DPD RI Abraham Liyanto, Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun, Bupati Belu, Agustinus Taolin, Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsasi, jajaran Forkopimda NTT, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. (biro ap setda ntt/den)
