LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Aksi protes dilakukan puluhan mahasiswa PMKRI Cabang Ruteng bersama masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di halaman kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (17/5/2022) pagi.
Mereka kesal karena Bendungan Wae Cebong yang mengairi persawahan mereka rusak akibat aktivitas tambang galian C.
“Pemerintah segera memperbaiki Bendungan Wae Cebong. Karena kalau tidak masyarakat akan mengalami bencana kelaparan,” teriak Yohanes Christopher selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng.
Selain menuntut perbaikan, mahasiswa juga mendesak Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pengawasan dan penertiban seluruh ijin-ijin galian C untuk mencegah dampak dan kerusakan lingkungan sepanjang Sungai Wae Mese.
Bendungan Wae Cebong merupakan satu-satunya bendungan yang mengairi persawahan Satar Walang dengan luas areal sawah 582 hektar.
Persawahan tersebut dimiliki warga tiga desa yakni Desa Compang Longgo, Desa Golo Bilas, dan Desa Macang Tanggar.
“Persawahan ini menjadi tumpuan penghasilan bagi warga. Sejak adanya aktivitas galian C di sekitar bendungan menyebabkan timbulnya aliran air baru sehingga tidak tidak lagi fokus menuju bendungan. Itu dikarenakan aktivitas tambang pasir oleh perusahaan kelompok Handel Berseri,” jelas warga yang ditemui media.
Karena itu warga menuntut pemerintah untuk segera lakukan perbaikan, karena kalau tidak masyarakat akan mengalami bencana kelaparan.
Usai berorasi di depan halaman kantor bupati, 15 orang utusan mahasiswa dan masyarakat pun berhasil menemui langsung Bupati Manggarai Barat , Edistasius Endi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Edi Endi mengabulkan permintaan mahasiswa dan masyarakat untuk perbaikan sementara bendungan tersebut. Sementara untuk perbaikan permanen, dirinya meminta waktu, untuk melakukan telaahan terkait anggaran.
“Kami akan tindak lanjut segera dalam minggu ini, untuk perbaikan darurat,” tegas Edi Endi.
Hal itu dilakukan untuk mengejar Musim Tanam kedua (MT2). Sementara untuk perbaikan permanen menurutnya harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pembahasan anggarannya.
“Kita akan benahi karena pemerintah punya eksavator terutama untuk pembenahan darurat,” tutupnya. (obe)
