KEFAMENANU KABARNTT.CO – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana membangun sentra pelayanan publik prima berkonsep Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2023.
Wakil Bupati TTU, Drs. Eusabius Binsasi, usai menggelar Workshop Analisa Situasi PTSP Kabupaten TTU menuju Mal Pelayanan Publik 2023 mengatakan perlunya penataan birokrasi demi pelayanan masyarakat yang baik.
“Pemerintah daerah hari ini menggelar workshop memberikan edukasi dan membahas persiapan-persiapan MPP di TTU, karena birokrasi di daerah perlu dikelola dan tata agar lebih menjadi mudah, lebih cepat, lebih efektif serta pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” ungkap Binsasi, Selasa (4/10/2022).
Menurutnya, munculnya konsep MPP menurut Menpan Reformasi Birokrasi dianggap dapat mengurai benang kusut birokrasi berbagai daerah, termasuk di Kabupaten TTU. Sebab dengan dan melalui MPP dapat terbangun sistem satu data agar antar-instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat.
Untuk mendukung rencana besar MPP ini, Binsasi berharap agar dilakukan peningkatan kompetensi ASN sebab dengan menerapkan MPP nanti, setiap ASN tidak bisa lagi bekerja untuk unitnya sendiri, namun harus membangun kolaborasi, bahkan antarinstansi pemerintah.
“Manfaat collaborative government adalah mampu memecahkan masalah dan juga membangun basis rasa memiliki yang luas dan komitmen berbagai pihak,” ucap Binsasi.
Dengan demikian, pemerintahan kolaboratif bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis out come.
Hal ini lantaran, Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten dari 11 kabupaten di Provinsi NTT yang ditunjuk sebagai model sentra pelayanan publik prima berbasis Mall Pelayanan Publik.
“Kita Kabupaten TTU di NTT termasuk 11 kabupaten model yang ditunjuk dan paling lambat akhir tahun depan sudah harus ada Mal Pelayanan Publik,” pungkasnya.
Besar harapannya, pasca workshop ini Kabupaten TTU memiliki setidak-tidaknya enam strategi untuk membangun MPP, yakni (1) membangun komitmen, (2) mengubah paradigma, (3) mengubah layout ruang layanan dan digitalisasi sarana prasarana, (4) pengawasan dan evaluasi, (5) transformasi pelayanan secara online, serta (6) pengembangan inovasi. (siu)
