TPP Nakes Belum Tuntas,  DPRD Kota Kupang Akan Perjuangkan

alfres djami wila9
Alfred Djami Willa, anggota DPRD Kota Kupang

KUPANG KABARNTT.CO—Sampai hari ini dana TPP (tambahan penghasilan pegawai)  para tenaga kerja (nakes) di Kota Kupang belum kunjung tuntas ditangani. Sejumlah nakes di RSUD S.K Lerik Kota Kupang juga masih mempertanyakan besaran TPP yang masih simpang siu, apalagi sebelumnya mereka pernah menerima Rp 1.350.000 sesuai Perwali yang dikeluarkan mantan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang, Alfred Djami Willa, di Gedung  DPRD Kota Kupang, Senin (7/11/2022), menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung dana TPP nakes jika diusulkan oleh pemerintah dan anggarannya ada untuk itu.

Bacaan Lainnya

Apalagi, kata Alfred,  DPRD Kota Kupang juga tidak pernah menghalang-halangi usulan apapun yang diusulkan Pemerintah Kota Kupang selama itu sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagai wakil rakyat kami sangat mendukung untuk dikembalikannya nilai TPP mereka ke Rp 1.350.000, karena nilai ini pernah dibayarkan kepada para nakes. Jadi memang benar kalau mereka protes dengan berdemo, mereka perjuangkan hal mereka koq, apalagi mereka merupakan garda terdepan. Jadi jangan hanya ada wabah (pandemi) saja baru kita mulai bilang mereka garda terdepan bangsa, namun tidak pernah mempertimbangkan hak mereka. Kita akan lihat nanti jika diusulkan oleh Pemerintah Kota Kupang,” jelas Alfred.

Kader Partai Golkar ini menghimbau Pemerintah Kota Kupang agar dalam mengusulkan sesuatu harus dengan pertimbangan matang. Misalnya harus melihat keuangan daerah, dan juga harus melihat aturan yang ada sehingga keputusan itu tidak menabrak aturan yang dibuat sendiri.

“Kalau diusulkan oleh pemerintah dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyetujui karena mereka yang tahu anggaran daerah ada atau tidak, ya pasti kami DPRD akan menyetujui selama anggaran itu ada dan selama itu sesuai dengan aturan yang ada selama itu DPRD tidak pernah menghalang-halangi koq.  Apalagi untuk mendukung kinerja dari nakes. Makanya jangan buat aneh-aneh, jangan buat kebijakan yang melanggar aturan itu sendiri. Masa buat Perwali tidak mengikuti Perda yang lebih tinggi?” tanyanya.

Alfred menegaskan, sebagai wakil rakyat DPRD tetap mendukung usulan pemerintah selama itu untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Terus yang tahu ada tidaknya anggaran di kas daerah bukan DPRD, tapi pemerintah (TAPD). Kami DPRD hanya melihat usulan saja, jika uangnya ada kita tetap dukung dan pasti setuju, apalagi untuk nakes. DPRD Kota Kupang tidak pernah menolak baik untuk mendukung kinerja pendidik maupun nakes. Bahkan untuk pelayanan kepada masyarakat kami tidak pernah pangkas, namun kami selalu perjuangkan dan setuju selama itu sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.

Sebagai wakil rakyat, kata Alfred, pihaknya akan memastikan dana TPP untuk nakes menjadi perhatian khusus di pembahasan anggaran murni nanti.

“Kami pastikan ini akan menjadi perhatian khusus kami DPRD Kota Kupang. Jika diusulkan dan anggarannya ada pasti kami setujui. Kami saat ini pusing dengan persoalan yang ada, seakan-seakan cuci tangan dan melempar kesalahan di DPRD,” sesalnya. (np)

Pos terkait