KUPANG KABARNTT.CO—Menurut rencana, PT Flobamor, perusahaan daerah milik Pemda NTT, akan mengelola Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat.
Pemda NTT sudah menetapkan tarif masuk ke TNK senilai Rp 3.750.000/orang. Tarif baru ini sudah mulai diberlakukan, Senin (1/8/2022).
Reaksi penolakan datang dari mana-mana terutama kalangan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, memrotes kenaikan tarif ini. Bahkan, sejak Senin (1/8/2022), semua pelaku pariwisata di Kota Super Premium itu melakukan aksi mogok melayani wisatawan.
Meski begitu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, tetap pada pendirian, tarif masuk TNK tidak berubah. Pemda NTT juga mempercayakan pengelolaan TNK kepada PT Flobamor.
Merespon kepercayaan kepada PT Flobamor sebagai pengelola TNK, Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, angkat bicara.
Kepada media di Rumah Jabatan Ketua DPRD NTT, Senin (1/8/2022), Emi Nomleni mengemukakan pandangannya.
DPRD NTT, kata Emi Nomleni, tetap mendukung dengan keputusan mempercayakan PT Flobamor sebagai pengelola TNK.
“Meskipun PT. Flobamor banyak perdebatan dan ada banyak catatan, tentu tidak mudah ya kalaupun PT. Flobamor yang ditunjuk jadi pengelolannya. Kita tetap berikan dukungan untuk kelola TNK lewat Pemerintah Provinsi NTT, karena dia perusahaan daerah dan kita semua punya kewajiban untuk menjaganya dengan baik. Jika ada ruang untuk mendapatkan income lewat pengelolaan TNK ya kita dukung, tapi memang dengan kesiapan yang matang, tidak hanya begitu-begitu saja, karena ini kategori internasional,” tegas Emi Nomleni.
“Saya selalu bilang bahwa ketika ada tanggung jawab yang diberikan lebih kepada PT. Flobamor, ya dari segi sumber dayanya, pendanaannya harus disiapkan dengan baik. Otomatis kita memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih untuk mengelola managemen yang model seperti ini, karena ini tidak main-main. Karena itu kita harus berbenah dulu. Saya tidak sedang berbicara bahwa PT. Flobamor mampu atau tidak, tapi kembali pada kemampuan PT. Flobamor itu sendiri,” jelas Ketua DPD PDIP NTT ini.
Emi Nomleni juga mengingatkan jika NTT diberikan kepercayaan untuk mengelola TNK, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat dan juga masyarakat.
“Dengan begitu kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tujuan kita baik, tetapi ketika itu tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan baik, itu bisa menimbulkan banyak hal. Soal ada yang berbeda pasti adalah, tapi memang komunikasi paling penting saat ini,” katanya.
“Kerjanya juga harus profesional, tidak ada monopoli-monopoli lain. Kalau memang harus dikelola oleh daerah, ya kita harus mendapatkan keuntungan yang besar, bukan hanya kita memindahkan saja gitu lho dan kita harus fair. Jadi semua yang bekerja harus mendapatkan imbalan dan harus rata. Dan masyarakat menjadi tolok ukur kita, dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (np)
