TAMBOLAKA KABARNTT.CO—Pemerintah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) harus menyiapkan dapur desa untuk membantu menyiapkan menu bergizi bagi balita di kabupaten itu.
Saat ini angka stunting SBD sangat tinggi, yakni 45 persen. Pemerintah Kabupaten SBD terus melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan inovasi serta anggaran untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Saat ini pemerintah kabupaten mewajibkan desa mengalokasikan dana desa sebesar 10 persen untuk penanganan stunting di setiap desa di Kabupaten SBD.
Terkait penanganan angka stunting di SBD yang cukup tinggi, Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, lewat panggilan telponnya, Senin (4/4/2022), menjelaskan pihaknya saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk penanganan stunting di SBD.
“Meningkatnya angka stunting di SBD karena jumlah balita yang ditimbang makin banyak dan memang kami harus lakukan itu agar semua balita di SBD mendapatkan pelayanan gizi yang maksimal sehingga kita menciptakan generasi penurus yang sehat,” jelas Christian.
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar SBD itu, saat ini pihaknya dalam proses pembentukan PPS dari tingkat kabupaten hingga desa.
Juga sudah memanfaatkan data timbang ukur dari data bulan Februari sebagai data rasionalisasi yang akurat.
“Data balita stunting yang saat ini kami pegang adalah benar by name by address, sehingga dari data tersebut kami dengan instruksi bupati kepada seluruh OPD diharuskan punya desa binaan atau desa pendampingan untuk penanganan stunting,” jelas Christian.
Tidak hanya itu, kata Christian, pihaknya juga melihat dari segi pendanaan atau pos penganggarannya oleh desa dan setiap desa sudah bersepakat dengan regulasi. Desa wajib mengalokasikan dana desa pada penanganan stunting sebesar 10 persen dari total dana desa.
Dana ini, kata Christian, diharapkan digunakan untuk menekan angka stunting di SBD. Begitu juga dengan OPD yang bersentuhan langsung dalam penanganan stunting seperti dinas kesehatan dan diupayakan seefektif mungkin.
“Kami akan bentuk desa binaan, itu setiap OPD harus punya desa binaan, sehingga OPD tersebut bisa kontrol seberapa jauh penanganan yang dilakukan dan apa program yang sudah dilakukan, Kami berharap ini akan menjadi langkah kami untuk menurunkan angka stunting tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut Christian mengatakan, pendanaan dan penanganan harus bisa menyentuh langsung keberadaan balita stunting dan posyandu di desa masing-masing harus menjadi titik sentral penanganan stunting.
“Kami mewajibkan setiap desa harus ada dapur gizi yang betul-betul layani dan penuhi gizi anak selama 3 bulan berturut-turut tanpa putus. Kami sedang membenahi ini supaya menuju di 3 bulan efektif, sebelum Agustus kami sudah harus melakukan 3 bulan tersebut. Kami sudah sikapi di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan kami optimis tahun depan itu kami sudah gapai persentase yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi,” serunya. (np)
