Meraba-Raba Bayangan Kaharuddin

“Berbicara politik itu sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan…”

(Najwa Shihab, presenter-jurnaslis, 1977)

Bacaan Lainnya

 Oleh P. Kons Beo, SVD

Gontok-Gontokan itu tetap Berlanjut

Heboh demo para mahasiswa di hari Senin, 11 April 2022 nyatanya masih berlangsung. Tak puas dengan saling baku sikut seputar kisah Ade Armando, kini tampillah kisah seorang Kaharuddin. Namanya jadi tenar melambung. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu sudah tampil di acara bincang HOTROOM Metro TV, yang dipandu Hotman Paris, di Kamis, 14 April 2022.

Sepertinya, segala hiruk-pikuk demo jalanan, yang disusupi kaum beringas dilupakan sejenak. Segala tuntutan serius demo para mahasiswa, hendak dipadatkan Kaharuddin dalam bincang-bincang itu. Mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Riau (UNRI) punya panggung yang bisa ditatap di layar kaca seantero Nusantara.

Suatu kesempatan emas bagi Kaharuddin. Tak mau hanya bersuara lantang memimpin gerakan demo di alam terbuka, kini ada ruang baginya di HOTROOM Metro TV. Agar lebih membahana. Walau sepertinya tak gampang tampil dalam area public speaking di depan kamera TV, Kaharuddin sudah bertarung jelaskan seperti apa sebenarnya tuntutan mahasiswa pada 11 April 2022 itu. Dan pada akhirnya Hotman Paris sepertinya mendidik si Kaharuddin untuk dalami dan menguasai substansi dari segala tuntutan demo itu.

Demokrasi Penuh Ulah?

Sejatinya, tak ada yang aneh di negeri seperti Indonesia di masa kini. Alam demokrasi forma Indonesia terasa unik dan istimewa. Siapa pun dijamin haknya untuk bersuara. Persaingan bisa terjadi dalam alam ‘berseberangan dan lalu bisa berkarib.’ Ya, ala perseteruan dan kekariban Jokowi dan Prabowo. Di area demokrasi seperti ini, tak ada yang aneh dari Kaharuddin.

Namun, ada suara lantang Kaharuddin yang sayangnya dianggap ternoda dan tak sedap didengar. Itu ternilai saat Kaharuddin bikin komparasi antara atmosfer kebebasan dan kesejahteraan di masa Orla, zaman Orba dan periode Reformasi. Intinya, di zaman Orla ada kebebasan namun kesejahteraan tidak; di era Orba ada yang namanya kebebasan, dan juga kesejahteraan dimiliki. Ada pertanyaan penuh sangsi di hari ini: apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan?

Walau masih dalam bentuk interogatif yang jawabannya masih terbuka luas, Kaharuddin toh telah didakwah bakukan satu statement konyol. Sekiranya alam hidup berdemokrasi, berpendapat serta ruang-ruang kebebasan di era reformasi kini didapat dengan taruhan yang teramat mahal dan sulit. Benar kah?

Kontroversi Kaharuddin

Sebagai opini, ya itulah narasi yang dibangun Kaharuddin. Tetapi ketika berpautan dengan fakta, kisah-kisah nyata atau pengalaman, kebenaran opini itu patut ditantang. Tak tunggu lama, Kaharuddin dihujani bogem gagasan dalam banyak narasi counter.

Kaharuddin dianggap telah mengobok-obok dan mengkudeta  kebenaran eksperiensial yang dianggap sebagai hak paten para pelaku sejarah di kisah tumbangnya Orba. Apa yang diperlihatkan Kaharuddin dianggap sebagai satu pelecehan fakta sejarah. Jauh dari akurasi analisis historis yang sepatutnya. Dan bisa diduga sebagai satu upaya pembohongan publik yang menggelikan.

Sebab itulah, Kaharuddin cs ‘dipaksa’ untuk dalami rel-rel sejarah di kisah Orla menuju Orba dan kini masih berjalan di era Reformasi.  Berikut, memang Kaharudin telah meralat ucapannya. “Koreksi dari Ketua BEM SI: Orde baru kita dapati kesejahteraan, tapi tanpa kebebasan dan keadilan,” kata Kaharuddin di akun Twitternya, 17 April 2022.

Pada intinya, yang diinginkan oleh Kaharuddin adalah bahwa zaman reformasi mesti menjadi sintesi yang OK dari kedua periode sebelumnya. Sungguh dikuatirkan bahwa di era kini tak nampak adanya tanda-tanda signifikan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dan lagi kebebasan pun terasa amat mahal.

Mari Kembali ke Area Demo

Mari abaikan sementara segala tuntuan para mahasiswa dan keterplesetan kata-kata Kaharuddin. Konsen saja pada aksi-aksi demo yang marak terjadi akhir-akhir ini. Tindakan anarkis terjadi saat demo; kekerasan dan kebrutalan nyata pada saat demo; seruan dan simbol keagamaan diperlihatkan saat demo. Dan kini sepertinya para mahasiswa punya ‘jatah untuk berdemo.’

Sungguhkah ini adalah satu demo yang pure? Demo pasti tak sekadar atau asal demo. Ia tentu telah lewati hasil  kajian ilmiah. Ia berangkat dari penelitian lapangan dengan bukti-bukti empirik yang sahi. Bahwa sungguh telah terjadi ketimpangan dalam alam hidup berbangsa dan bernegara. Dan semuanya berujung pada prahara ketidakadilan, kesejahteraan yang distortif, serta berbagai tindakan yang sungguh-sungguh melawan HAM.

Demo yang berwibawa pasti beraksi dalam koordinasi yang terpola dan terfokus. Demo seperti itu tentu berada dalam alur ‘fortiter in re soavitur in modo’ (teguh dalam prinsip, lembut dalam cara). Dan demo yang elegan pasti berakhir pada satu kesepakatan dalam satu dua solusi yang tepat, meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demo yang pure dan berwibawa seperti ini pasti bertolak belakang dengan demo yang terkesan kabur dalam apa yang hendak disampaikan. Ungkapan-ungkapan praktis kini seperti ‘mahasewa atau demo nasi bungkus’ isyaratkan adanya setting-an demo yang dikaroseri oleh para bohir yang tersembunyi namun nyata.

Jalur demo seperti ini mudah terbaca. Ia sebenarnya bertolak dari kepentingan segelintir yang sungguh merasa terganggu oleh kekuasaan (regim). Dan karena itulah ‘jasa para pendemo, yang tipis bedanya dengan perusuh,’ itu mesti dipesan.

Demo sekedar ‘ikut-ikutan karena dibayar’ sudah jadi kelumrahan. Sederhananya, bila ada money politic demi kekuasaan, maka ada juga money politic demi lengserkan kekuasaan itu. Apakah tidak mungkin bahwa sebenarnya telah hadir ‘perusahaan-perusahaan jasa demo pada saat yang tepat?’

Tetapi, bukan kah ada pula ‘demo tunggangan?’ Katakan ini adalah satu gerakan yang lihai membonceng keramaian demo. Semuanya hanya untuk menyasar apapun yang dianggap musuh. Iya, para musuh yang dianggap sungguh mengganggu kepentingannya sendiri. Para ‘penumpang gelap’ dalam demo bisa saja bertindak anarkis. Melebarkan tuntutan demo dengan tindakan-tindakan sekian liar dan tentu tak terpuji.

Namun pula, tidak kah rangkaian demo itu bisa ungkapkan pula satu perjuangan yang kolaboratif? Artinya, kerjasama kelompok individu demi aksi-aksi demo sungguh terpintal. Tak peduli seperti apa sebenarnya kepentingan dari masing-masing kelompok yang bisa saja berbeda. Pada intinya kekuasaan mesti ditumbangkan.

Kekuasaan  Jokowi: Musuh Bersama?

Kerja sama antarkepentingan dalam konteks demo (yang keras sekalipun) mesti sepakat melihat kekuasaan (regim) sebagai musuh bersama. Di titik inilah ‘kekuasaan dalam diri Presiden Jokowi’ mesti sungguh dilihat sebagai musuh bersama. Dengan itu bisa dirancang sebuah demo yang komprehensif-integral dalam kepentingan.

Jokowi “sudah lulus” sebagai syarat untuk dilihat sebagai saingan atau musuh bersama yang mengganggu. Sulit untuk katakan bahwa tak ada ketegangan relasi antara Cikeas, Cendana, FPI, HTI, kelompok-kelompok radikal agamis, KAMI, sejumlah kelompok kepentingan lainnya atau litania pribadi-pribadi seperti Said Didu, Refli Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung terhadap kekuasaan di bawah Presiden Jokowi.

Bagaimana pun ‘musuh bersama’ ini tetap saja  framegtaris sifatnya. Rapuh dan mudah pecah. Lain halnya jika kekuasaan di bawah Presiden adalah musuh bersama yang holistik sifatnya. Adalah tugas yang mahaberat untuk yakinkan mayoritas seluruh tumpah darah Indonesia bahwa kekuasaan di bawah Pemerintahan Jokowi adalah “musuh bersama.”

Akhirnya…

Apa yang diperjuangkan oleh para mahasiswa, bagaimana pun, tetap tinggalkan sejuta tanya. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kaharuddin dengan segalanya pengorbanannya? Benar kah sungguh tuntutan seluruh rakyat Indonesia yang diperjuangkan? Benar kah langkanya minyak goreng itu, misalnya, akibat ulahnya kekuasaan? Sungguhnya Jokowi bernafsu untuk menggenggam kekuasaan hingga tiga periode? Entahlah.

Tetapi, nampaknya tetap saja ada yang tidak bisa bersabar hati untuk bertahan hingga 2024. Tidak kah seluruh tumpah darah Indonesia berkehendak agar Presiden Jokowi tuntaskan dulu IKN (Ibu Kota Negara) itu? Katanya, dalam politik tak ada apa yang harus disebut sebagai “kesabaran.” Yang ada hanyalah kesempatan yang mesti dimanfaatkan. Jika tidak, maka ia harus diciptakan.

Atau kah ada yang berkehendak supaya Jokowi mesti terbenam dalam rawa-rawa satu proyek raksasa yang mangkrak? Kiranya, biarlah cukup Hambalang saja yang mendera Indonesia. “Baru Hambalang saja, Indonesia sudah pada repot, apalagi bila ditambah dengan mega proyek IKN?”

Verbo Dei Amorem Spiranti

 Penulis, rohaniwan Katolik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *