Melki Laka Lena Minta Kesetaraan Akses Pelayanan Kesehatan Di Timur Indonesia Dioptimalkan

JAKARTA KABARNTT.CO—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta agar data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal.

Di samping itu, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkan bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.

Bacaan Lainnya

Pendapat ini disampaikan politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena dalam acara Launching dan Bedah Buku berjudul “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia” yang ditulis oleh Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (17/5/2022), di Ballroom IGM Brataranuh Lt 3 BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jakarta Pusat.

Melki Laka Lena mengatakan, prinsip equity yang  diulas dalam buku tersebut, pelaksanaannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ untuk semua pihak.

“Kami bersepakat dengan Bappenas dan World Bank bahwa equity dalam pelayanan kesehatan adalah persamaan pemanfaatan, distribusi berdasarkan kebutuhan, persamaan akses dan persamaan outcome kesehatan. Komisi IX DPR RI sampai dengan saat ini pun masih sangat sering menerima pengaduan dari masyarakat peserta JKN mengenai tuntutan pelaksanaan prinsip equity,” ungkap Melki sebagai penanggap dalam bedah buku itu.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Melki, adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan program JKN harus menjadi agenda utama yang harus diselaraskan, disinkronkan dan diharmoniskan dengan agenda transformasi sistem kesehatan nasional.

Emanuel Melkiades Laka Lena (tengah) mengemukakan pandangannya

Diharapkan, ke depannya program JKN menjadi sebuah jaminan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, dengan menjamin akses masyarakat terhadaip upaya kesehatan perseorangan (UKP) baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

“Pembahasan KDK dan KRIS harus selaras dengan program transformasi sistem kesehatan, tidak boleh dibahas terpisah-pisah atau sektoral. Perlu upaya kolaboratif untuk membahas kedua hal tersebut sehingga cita-cita menjadikan program JKN menjadi andalan dan kebanggaan bangsa Indonesia bukanlah hal yang semu belaka,” ungkapnya.

Ketua DPD I Golkar NTT ini juga menyebut beberapa hal menarik yang ditulis di dalam buku ini di antaranya adalah pemikiran tentang perlunya pengembangan unit bisnis strategis untuk mengoptimalkan sumber daya dan nilai organisasi.

“Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang senantiasa digaungkan di dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama dengan BPJS Kesehatan. Tentu hal ini perlu dipikirkan secara matang dan mendalam secara konsep dan implementasi termasuk legal standing-nya, sehingga tidak berisiko terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” tandas Melki.

Melki juga berharap agar konsep asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diperkenalkan kepada dunia.

“Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia. Orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.

Penulis buku, Ghufron Mukti, dalam acara peluncuran dan bedah buku tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

“Terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo; Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan, advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional ini. Hasilnya, Program JKN-KIS tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya out of pocket, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ghufron.

Dalam bukunya tersebut, Ghufron Mukti mengungkapkan Program JKN-KIS bukan hanya merupakan sebuah jaminan perlindungan kesehatan, namun juga merupakan program andalan yang komprehensif dalam menjamin akses masyarakat terhadap kesehatan perorangan, baik yang bersifat promotif (mempromosikan kesehatan), preventif (mencegah jatuh sakit), kuratif (pengobatan bagi yang sakit), dan rehabilitatif (rehabilitasi dan pemulihan setelah mendapatkan pengobatan yang memadai).

Ghufron juga menjabarkan pandangan pribadinya mengenai seluk beluk Program JKN-KIS, mulai dari pondasi pemahaman awal seperti konsep dasar Program JKN-KIS yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, kelembagaan, tata kelola hubungan antar lembaga, regulasi, kolaborasi antarinstansi hingga upaya membangun persepsi yang baik di mata pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Selain itu dijabarkan juga strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sementara, Menteri Riset dan Teknologi RI periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus melakukan perbaikan sepanjang delapan tahun melaksanakan tugasnya mengelola Program JKN-KIS.

Menurutnya, tidak mudah untuk mengenalkan konsep dan sistem baru jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

“Saya harapkan apa yang ada di buku ini bisa diwujudkan di realita, sehingga BPJS Kesehatan bisa semakin bagus, semakin lengkap memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin sustain dari sisi keuangannya. Manusia yang sehat adalah persyaratan dasar untuk kemajuan suatu bangsa, sebab produktif, ekonomi semakin baik. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN adalah revolusi pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang maju,” katanya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir, mengharapkan stigma pasien BPJS Kesehatan adalah pasien kelas dua bisa dihilangkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik.

Acara ini menghadirkan berbagai pembicara ternama seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir; Menteri Riset dan Teknologi RI periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Made Arya Wijaya; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sekaligus Staf Ahli Kementerian Keuangan RI, Suminto; Anggota DJSN, Muttaqien; Senior Health Specialist of World Bank, Somil Nagmal; akademisi dan pakar jaminan kesehatan, Fachmi Idris; Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar; serta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.  (*/go)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *