KUPANG KABARNTT.CO—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, sangat gencar melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting di NTT.
Tidak hanya itu, setiap kali melakukan kunjungan kerja ke NTT, Melki selalu membawa makanan tambahan nutrisi untuk balita maupun ibu hamil.
Sejauh ini NTT merupakan provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 37,8 persen dan Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan angka stunting tertinggi di NTT, yaitu sebesar 48.3 persen.
Peduli dengan kondisi ini, Melki Laka Lena terbilang sangat gencar melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting di NTT. Teranyar, Rabu (3/8/2022) lalu Melki memberikan kuliah umum tentang “Strategi Penanganan Stunting di Indonesia” di hadapan Civitas Academica Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Maranatha Kupang.
Turut hadir, Ketua STIKES Maranatha, Stefanus Mendes Kiik, Ketua Pembina Yayasan Maranatha NTT, Samuel Selan, Kepala Lembaga Penjamin Mutu NTT, Servasius Ratu Banin, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Muhammad Saleh Nuwa, para dosen, pegawai tata usaha dan mahasiswa STIKES.
Menurut Melki, permasalahan stunting di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks. Aspeknya sangat luas dan sangat membutuhkan pendekatan multidimensional atau lintas disiplin dari para pakar maupun juga melalui kegiatan mahasiswa di dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
“Untuk itu dibutuhkan peran dari Perguruan Tinggi dalam membantu mengatasi permasalahan stunting yang terjadi karena terdapat banyak intelektual dan pakar dari berbagai bidang ilmu yang dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya di NTT,” jelas Ketua DPD I Golkar NTT ini.
Perguruan Tinggi, kata Melki, dapat membantu pemerintah untuk memberikan pendampingan pada keluarga yang berisiko stunting, sehingga ibu dapat melahirkan bayi-bayi yang sehat.
Perguruan tinggi juga dapat membantu memperkuat perencanaan dan penganggaran penanganan stunting, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
“Langkah-langkah yang bisa dilakukan melalui kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kuliah KKN Tematik maupun melalui pengabdian masyarakat termasuk bagaimana melakukan coaching, mentoring dan advokasi kepada pemerintah desa dan masalah-masalah yang terkait dengan data,” imbuh Melki. (np)
