KUPANG KABARNTT.CO—Kalangan DPRD NTT mengimbau Pemerintah Provinsi NTT hati-hati serta pandai mengelola keuangan daerah. Pasalnya APBD sudah sedikit menurun dan dana transferan daerah khusus DAK fisik turun hingga Rp 1 triliun. Belum lagi Pemprov sudah harus mencicil untuk persiapan Pilgub tahun 2024 mendatang.
Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu, kepada media ini, Rabu (5/1/2022), mengatakan, penyerapan APBD NTT tahun 2021 belum maksimal. Karena di bulan November saja penyerapan anggaran baru 50 persen dari target Rp 1,6 triliun.
“Memang ada penurunan sedikit APBD kita. Penurunan itu dilihat dari dana transfer daerah khususnya DAK fisik itu turun Rp 1 triliun. Sedangkan PAD kita juga ada penurunan. Sementara di pihak lain itu ada pengeluaran selain belanja wajib pegawai, gaji dan lain-lain tidak ada lagi yang wajib,” jelas Hugo.
Menurut Ketua Fraksi Golkar ini, pendapatan asli daerah juga tidak meningkat bahkan lebih cenderung menurun.
“Saya lihat kita punya pendapatan asli daerah tidak meningkat secara signifikan bahkan cenderung realisasi agak menurun. Sedangkan dana transferan DAU dan DAK serta bagi hasil itu juga tergantung pendapatan nasional. Jadi kalau pendapatan APBN menurun, ya pasti transferan ke daerah juga akan menurun,” jelas Hugo.
Dengan situasi sulit seperti itu, Hugo meminta pemerintah harus pandai-pandai mengelola anggaran. “Karena memang agak sulit di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga Komisi III dan Fraksi Golkar selalu memperingatkan harus lebih hati-hati,” kata Hugo.
Hugo juga mengingatkan, tahun 2022 ini Pemprov NTT mulai bayar Rp 190 miliar lebih untuk pengembalian pokok pinjaman dari bunga pinjaman reguler tahun 2020 di Bank NTT dan juga PT. MSI.
“Sedangkan untuk bunga pinjaman tahun 2021 yang lalu yang sekarang sementara digunakan, kita baru bayar bunganya saja, belum membayar pokoknya,” katanya.
Selain mulai mencicil pinjaman, kata Hugo, jangka waktu pengembalian selama 8 tahun terasa memberatkan juga.
“Pengembalian pinjaman itu lewat dari masa jabatan gubernur sekarang. Jika pembayarannya lancar ya syukur, kalau tidak ya lebih dari 8 tahun. Kita selalu mengingatkan pemerintah, kalau ini uang pinjaman harus digunakan sebaik mungkin. Infrastruktur yang dibuat harus baik, harus bertahan lama. Kalau tidak jalannya sudah rusak utangnya belum dilunasi,” tegas Hugo. (np)
