KUPANG KABARNTT.CO—Sejumlah mahasiswa di Kota Kupang menggelar aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, dinaikannya harga BBM pada 3 September lalu oleh Presiden Jokowi, dinilai akan berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok lainnya.
Aksi ini dilakukan dengan konvoi massa dari Bundaran Tirosa ke Gedung DPRD Provinsi NTT, Rabu (7/9/2022).
Aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi BEM Nusantara (BEMNUS) yang terdiri dari BEM Perguruan Tinggi Undana, BEM Politani, BEM Unika, BEM Undarma, BEM IAKN, BEM Stikom Uyelindo, FMN Cabang Kupang, dan LMND Eksekutif Kota Kupang tiba di depan kantor DPRD Provinsi NTT sekira pukul 11.35 Wita.
Massa aksi berorasi secara bergantian, menyanyikan lagu perjuangan, dan yel-yel membuat massa aksi penuh semangat.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan di antaranya:
- Menolak Kenaikan Harga BBM
- Cabut UU OMNIBUS LAW
- Menolak Pengesahan RKUHP
- Menuntut pemerintah mengevaluasi Kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak (BPH Migas) dan gas bumi dalam pengeluaran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran.
- Turunkan harga-harga kebutuhan pokok Rakyat Indonesia.
- Menuntut pemerintah untuk transparansi jumlah Kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi
- Menuntut pemerintah agar melakukan relokasi anggaran kementerian atau lembaga lain dialih fokuskan pada BBM Subsidi
- Batal pembangunan infrastruktur (IKN) Baru
- Menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarkan yang ramah lingkungan
- Jamin hak-hak kerja buruh dan tolak PHK massal dengan dalil kenaikan harga BBM
- Hentikan proyek strategis Nasional yang merampas ruang hidup rakyat Indonesia
- Berikan hak bantuan dana seroja bagi rakyat Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan hentikan upaya relokasi masyarakat yang mengatasnamakan pariwisata.
- Jalan reformasi agraria sejati dan bangunan industri nasional
20 orang perwakilan dari massa aksi tiba di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi NTT untuk beraudiens pada pukul 13.06 Wita. Massa aksi diterima oleh Ketua Komisi 1, Gabriel Beri Bina.
Beri Bina ketika dimintai keterangannya, mengatakan bahwa ini kan harus pikiran dari bawah karena mereka bukan hanya sekedar protes tetapi mereka ini menyampaikan suatu gelombang pikiran yang harus kita tampung juga kemudian membuka ruang diskusi.
“Saya kira tidak di semua DPRD terjadi seperti ini, demonstran diterima kemudian kita berdialog secara terbuka di ruang Komisi 1 bersama teman-teman komisi lain langsung memimpin pertemuan dengan mereka,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
“Ada intisari yang kita ambil bahwa mahasiswa juga punya sumbangan pikiran dan hak konstruktif tentang bangsa ini yang harus mandiri secara energi,” katanya.
“Luar biasa, kami salut ini dan negara musti dengar apa kata mahasiswa, karena keinginan kami sama dengan keinginan mahasiswa bahwa harga BBM itu harus diurunkan tetapi rasionalitas mengatakan bahwa saat ini tidak bisa karena kita masih beli minyak dari luar lalu kita distribusikan lagi dan seterusnya,” ungkapnya.
“Sore ini kami akan menindaklanjuti aspirasi mahasiwa dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Provinsi NTT dan hal-hal yang menjadi kewenangan komisi, misalnya kendali harga transport harus segera dilakukan. Kenaikan harga transport dikendalikan dalam batas-batas yang wajar dan rasional supaya inflasi ini kita bisa kendalikan, karena harga bahan bergantung pada ongkos produksi dan biaya distribusi. Ini yang harus kita kendalikan distribusi,” imbuhnya menutup percakapan. (fen)
