WAINGAPU KABARNTT.CO—Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, menghimbau Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Waingapu tidak mempersulit masyarakat penerima dana bantuan seroja.
Semua persyaratan administrasi para penerma sudah dituntaskan oleh Pemerintah Sumba Timur dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumba Timur.
Apalagi rentang waktu pencairan sudah begitu lama dan masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Padahal dana tersebut merupakan stimulan yang segera dicairkan, bukan menunggu dan mengendapkannya begitu lama di bank sehingga membuat masyarakat jenuh dengan masalah adminstrasi yang juga belum tuntas.
“Saya minta agar masyarakat penerima tidak dibuat susah lagi dengan administrasi yang begitu membingunkan. Karena dana itu merupakan dana stimulan, seharusnya segera diselesaikan. Juga BPBD sudah menyatakan administrasinya lengkap kok. Bank itu hanya mencairkan saja, tidak lagi mengurus administrasi penerima. Saya peringatkan jangan main di air keruh. Kasian masyarakat, sudah susah karena seroja dibuat susah lagi dengan administrasi yang tidak kunjung lengkap. Ini sudah hampir 2 tahun,” sesal Ali kepada media ini, Jumat (2/9/2022).
Menurut kader Partai Golkar tersebut, banyak warga penerima bantuan seroja yang mengeluhkan administrasi sertifikat rumah yang harus dibawa sebagai persyaratan dan bahkan menjadi persoalan serius di BRI.
“BPBD Sumba Timur tolong segera komunikasikan ini dengan pihak BRI, jangan kasih susah masyarakat lagi. Kalau syaratnya sudah lengkap ya… dicairkan saja. Kalau kita lihat belum tentu dana seroja itu 100 persen menutupi utang mereka untuk membangun rumah yang sudah rusak akibat seroja. Karena itu jangan terlalu lama uang itu di bank, cairkan dan langsung dibagi di sasaran,” tegas Ali.
Ali berharap agar dana bantuan pemerintah pusat tu segera dicairkan, jangan ditahan dan ditunda dengan alasan administrasinya belum lengkap. “Kalau administrasinya belum lengkap disiasati sedemikian mungkin agar proses percairannya jalan dulu dan masyarakat terbantu dulu. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat, kata Ali, pihaknya tetap mendorong agar BPBD yang mengurus seluruh proses yang berkaitan dengan pencairanan dana bantuan seroja harus lebih peka dan lebih paham tentang keadaan di lapangan. “Jangan terlalu kaku dengan aturan, tapi harus lebih paham dengan kebutuhan urgen di lapangan,” kata Ali. (np)
