SOE KABARNTT.CO—Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting melalui berbagai program pengembangan.
Salah satunya adalah mengadakan Forum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi NTT untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
“Pola kerja kolaboratif ini sangat strategis untuk mencapai hasil yang diharapkan karena pendekatan yang digunakan adalah komprehensif. Kerja kolaboratif seperti ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi,” kata Gubernur Viktor dalam sambutannya pada pembukaan Forum SDGs NTT di Aula Kantor Bupati TTS, Selasa (30/8/2022).
Dalam sambutannya yang dibacakan TTS Egusem Pieter Tahun, itu Gubernur Viktor mengatakan Kabupaten TTS baru saja menandatangani kesepakatan implementasi Kerja Sama Multi Pihak dalam bidang pertanian berkelanjutan bersama Yayasan Krisna Galensya dengan dukungan pihak Kementerian Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi, Pemerintah Jerman (BMZ) melalui proyek SDGs SSTC yang dijalankan oleh German International Cooperation (GIZ).
Gubernur Viktor mengatakan, kemiskinan ekstrim di Kabupaten TTS yang dirilis Pemkab TTS pada Februari 2022 lalu berada di angka 26,26 persen dari sebelumnya 27,87 % . Sementara angka stunting dari 37,8 % menjadi 29,8 %.
Hal ini, menurut Gubernur, menunjukkan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat petani dampingan dapat dicapai oleh adanya Kerjasama Multi Pihak ini.
Keberhasilan program ini terletak pada strategi pendekatan holistik yang memperhatikan optimalisasi dukungan dari para stakeholder di sepanjang rantai nilai produksi pertanian hortikultura.
Sementara, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ini menganut prinsip tidak boleh meninggalkan anggota masyarakat yang paling susah atau kaum terpinggirkan dalam penyelenggaran pembangunan.
Kerja sama ini juga berupaya untuk mencapai TPB yang dilaksanakan secara kolaboratif dan melibatkan aktor pembangunan dari pemerintah maupun dari aktor pembangunan non-pemerintah, termasuk pihak swasta. (ler)
