TAMBOLAKA KABARNTT.CO— Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) se-daratan Sumba menggelar rapat koordinasi di Tambolaka, Kamis (3/2/2022) dihadiri 4 wakil bupati se-Sumba.
Empat wakil bupati itu yakni Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang juga merupakan Ketua FPPS, Marthen Christian Taka, Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, Wakil Bupati Sumba Tengah, Daniel Landa, dan Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu. Hadir juga pimpinan OPD terkait bekerja sama dengan advisor Sub-National Inovasi Jakarta.
Tema yang diusung dalam rapat koordinasi tersebut adalah “Pemulihan pembelajaran pada masa pandemi dan reformasi kurikulum dalam rangka menyongsong tahun pelajaran tahun 2022/2023.”
Ketua FPPS masa Bakti 2020-2022, Marthen Christian Taka, menjelaskan, saat ini negeri ini masih dan sementara mengalami goncangan wabah virus corona (Covid-19). Covid-19 sangat berdampak terhadap roda pembangunan, termasuk sektor pendidikan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemulihan pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi Covid-19.
“Merujuk pada hasil rapat internal Tim Sekretariat FPPS Sumba Barat Daya, ada beberapa isu yang perlu didiskusikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Tanah Sumba. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 khususnya ketuntasan foundational skill anak-anak jenjang sekolah dasar,” kata Christian.
Kedua, sebut Christian, saat ini pemerintah pusat telah melaksanakan program sekolah penggerak dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka belajar, dimana pelaksanaan kurikulum ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing dan tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan guru dan peserta didik di ruang kelas, apa yang bisa dilakukan bersama-sama se-daratan Sumba agar pemerintah pusat membantu kabupaten se-daratan Sumba dalam pembinaan kepada guru-guru dan bagaimana implementasi kurikulum merdeka belajar dapat di lakukan di kelas dan sekolah.
Ketiga, isu tentang ketersediaan guru pada jenjang sekolah dasar. “Persoalan ketersediaan guru semakin besar di Sumba, sebagai konsekuensi atas peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dampaknya guru dengan status tenaga kontrak daerah (TKD) telah dirumahkan. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan bersama-sama agar ketersediaan guru pada jenjang sekolah dasar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, haruskah disampaikan kepada Pemerintah Pusat? Ataukah ada solusi cepat yang bisa menyelesaikan persoalan ini yang dapat di lakukan secara bersama di seluruh Sumba,” papar Christian.
Keempat, pada awal pandemi Covid-19, guru-guru dikagetkan dengan kebijakan belajar dari rumah.
“Pembelajaran yang biasa dilakukan tatap muka di kelas, harus dilakukan dari rumah, tentu bagi guru yang kreatif tidak akan menjadi masalah meski BDR. Lalu bagaimana dengan guru yang kebingungan dalam melaksanakan strategi belajar dari rumah, baik secara daring ataupun luring. Haruskah kita berdiam diri tanpa ada solusi?” tantang Christian. (np)
