WAINGAPU KABARNTT.CO—Ketua DPRD Sumba Timur meminta Pemerintah Sumba Timur dan juga provinsi lebih mempertimbangkan kontrol protokol kesehatan dan gencar vaksinasi daripada pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang notabene menekan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pemerintah harus melakukan tresing massal dan juga perketat protokol kesehatan di bandara maupun di pelabuhan.
Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, lewat panggilan telepon, Rabu (19/1/2022), menjelaskan mencermati perkembangan Covid-19 terlebih varian baru Omicron belakangan ini, pihaknya sangat mengkhawatirkan penyebaran Covid-19 secara nasional.
“Untuk itu ssbagai DPRD kita himbau kepada pemerintah daerah daerah Provinsi NTT, khusus Pemerintah Sumba Timur dengan pihak terkait serta Gugus untuk tetap memperketat protokol Covid dan semakin gencar melakukan vaksinasi.” Kata Ali.
“Persoalannya kita tresingnya sudah makin kendor, tresing lewat rapid antigen hanya diprioritaskan untuk pelaku perjalanan lintas daerah, seperti yang ke Denpasar dan Jawa saja, namun pelaku perjalanan dalam daerah tidak ditresing lagi sehingga ini cukup bahaya untuk kita, apalagi penerbangan di Bandara UMK ada 3 pesawat yang masuk dengan rutin, sehingga pemerintah melihat ini sebagai hal yang penting agar protokol kesehatan dan rapid antigen tetap dilakukan di bandara maupun di pelabuhan. Ini antisipasi paling aman untuk penyabaran Covid-19 di wilayah ini,” tegasnya.
Ketua Harian Partai Golkar Sumba Timur ini berharap agar pemerintah melakukan tresing secara massal agar sejak dini mengetahui penyebaran Covid-19 di Sumba Timur.
“Golkar siap memfasilitasi trasing secara massal jika pemerintah mau lakukan dan ini semata-mata untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan mengantisipasi konsekuensi yang akan terjadi dan kiranya pemerintah Sumba Timur bahkan Pemerintah Sumha Timur tidak boleh kendor,” jelas Ali.
Lanjutnya, secara nasional kasus penyebaran varian baru Omicron sangat mengkhawatirkan, meningkat hingga 8.000 lebih dalam kurung waktu 5-6 hari sudah naik 4.000 lebih dan ini perlu dilihat secara baik oleh pemerintah provinsi maupun Sumba Timur maupun Gugus Covid-19 jangan pernah kendor, tetap memperketat protokol kesehatan kepada pelaku perjalan baik itu dari dalam dan luar provinsi.
“Tidak perlu melakukan PPKM dengan level-level lah, namun yang diperketat itu protokol tanpa harus melakukan penekanan agar tidak mempengaruhi ekonomi kita di daerah. Artinya jangan dulu PPKM diterapkan sebelum ada kasus, kita perketat dan gencar kegiatan vaksinasi saja,” tegasnya. (np)
