Pengadaan Pin DPRD Kota Kupang, Pemkot Kupang Hutang Rp 600 Juta

KUPANG KABARNTT.CO—Ternyata emblem atau pin DPRD Kota Kupang yang dipakai selama ini oleh ke-40 anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 masih menjadi hutang sampai dengan hari ini.

Pada rapat paripurna ke-13 DPRD Kota Kupang, Senin (25/7/2022) malam, emblem atau pin yang menjadi hak anggota DPRD dan sudah dipakai menjadi masalah yang serius.

Bacaan Lainnya

Pasalnya pin tersebut belum dibayar oleh Pemerintah Kota Kupang atau menjadi hutang.

Bukan hanya itu, kontraktor pemenang tender pun sudah melakukan pengaduan secara hukum di Polda NTT, karena barang sudah disediakan dan sudah digunakan, namun sampai dengan hari ini belum dibayarkan oleh Badan Keungan Daerah Kota Kupang.

Hal ini menjadi menarik, karena Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Kupang, Dra. Balina Oey, tidak mau membayar atau melunasi hutang tersebut karena alasan hukum dan tidak mau bertanggung jawab dengan hutang tersebut.

Menurut pengakuan Balina Oey, pengadaan pin ke-40 anggota DPRD Kota Kupang sudah dianggarkan pada tahun 2019 sebanyak dua kali. Pertama pada anggaran murni dianggarkan sebesar Rp.234 juta lebih, namun karena kenaikan harga emas dianggarkan lagi pada perubahan yakni sebesar Rp 87 juta lebih, sehingga total anggaran pengadaan pin tersebut mencapai Rp 330 juta lebih di tahun 2019.

“Ternyata sampai akhir tahun anggaran katanya sudah tender. Ini menurut laporan dari Sekwan tetapi kontraktor yang menang mengundurkan diri, sehingga tahun 2019 pin tersebut batal dianggarkan. Dan pada tahun 2020 dianggarkan kembali lagi, namun pada akhir 2020 penyedia tidak mampu menyediakan barang tersebut, sehingga tahun 2020 tentunya tidak bisa dibayarkan karena tidak ada yang mau bertanggung jawab dengan uang yang cukup besar ini,” jelas Balina.

Lanjutnya, seharusnya setelah penyedia barang tidak mampu menyediakan barang kontaknya dilakukan pembatalan sesuai dengan format yang ada atau PPK memberikan adendum waktu. Namun sama sekali tidak dilakukan, tapi pada tahun 2021 bulan Januari PPK melakukan penyerahan pin kepada Sekwan yang kemudian membagikan ke masing-masing anggota DPRD Kota Kupang.

“Padahal pengadaan pin tersebut tidak dianggarkan lagi pada tahun 2021, karena memang tidak ada informasi kepada tim audit bahwa ada hutang pin kepada pihak ke-tiga mencapai Rp 600 juta. Pada tahun 2022 dianggarkan lagi pada anggaran murni, namun kami dipaksa untuk membayar dengan kontrak dari tahun 2020. Tentunya melanggar aturan dan tidak bisa dibayarkan. Kalaupun kami bayar siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau tim banggar atau Ketua TPAD mau bertanggung jawab, kami bayarkan hari ini juga,” tegas Balina.

Melihat perdebatan yang saling menyalahkan antara BKAD Kota Kupang, Sekretaris Dewan dan Kepala Inspektorat Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, mengaku sangat malu di depan para anggota DPRD yang menyaksikanhal ini yang sebenarnya merupakan kesalahan dari pemerintah. Pihaknya berjanji besok akan menyelesaikan masalah hutang tersebut.

“Saya sangat malu dengan kejadian seperti ini. Padahal kita sudah salah,  namun memperdebatkan dan mencari jalan pembenaran masing-masing, dan ini sangat fatal. Saya mohon izin minta waktu besok sampai jam 10 sebelum sidang banggar, kami akan menyelesaikan masalah ini dengan BPK,” seru Herman dengan menggelengkan kepalanya. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *