KUPANG KABARNTT.CO—DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan dan penanganan menyusul meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTT.
Dari Januari – 26 Februari 2022, jumlah kasus DBD di NTT mencapai 1.473, sementara kasus kematian mencapai 13 orang ditambah dengan 1 kasus kematian seorang dokter di Sumba Timur.
Di NTT sudah ada 2 kabupaten yang menetapkan DBD menjadi KLB (kejadian luar biasa), yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 178 kasus dengan 3 kasus meninggal dan juga Kabupaten Ngada dengan kasus 61 kasus dengan 3 kasus meninggal.
Menanggapai peningkatan kasus DBD yang terus meningkat, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Inche Sayuna, menjelaskan sebagai penyakit menular berbahaya di Indonesia, DBD perlu mendapat perhatian khusus di tengah pandemi Covid-19 yang juga kurvanya semakin naik akhir-akhir ini.
“Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan peningkatan DBD saat ini karena kita masih mengalami transisi musim dari penghujan ke kemarau basah. Ini sangat memungkinkan memunculkan banyak genangan air yang menjadi tempat yang baik untuk jentik nyamuk bisa berkembang. Kondisi menjadi semakin sulit karena saat ini bersamaan dengan pandemi Covid-19. Karena baik DBD maupun covid sama-sama dicirikan dengan panas tinggi. Karena itu kenaikan kasus DBD ini yang juga diikuti dengan angka kematian yang cukup tinggi maka patut menjadi perhatian lebih serius lagi untuk semua pihak,” papar Inche kepada media ini, Senin (7/3/2022).
Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini mengakatan, masyarakat harus didorong untuk sensitif terhadap DBD dengan melakukan upaya preventif dan secara intensif melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk yang membawa DBD.
“Misalnya dengan cara 3 M yaitu menguras, menutup dan mengubur terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sarang nyamuk berkembang biak, serta mengelola sampah dengan baik, jangan sampai berserakan,” kata wakil rakyat dari Dapil NTT 8 (Timor Tengah Selatan) ini.
“Pemerintah dapat terus fokus untuk melakukan diagnosis secara tepat kepada masyarakar yang terindikasi DBD, harus bisa dipastikan agar terlayani dengan baik. Misalnya dengan diagnosis rapid test. Jika gejalanya ringan bisa diobati ke puskesmas terdekat, sedangkan jika gejalanya berat maka segera dilanjutkan perawatan ke rumah sakit,” imbuhnya.
Vokalis DPRD NTT ini mengatakan, kasus DBD juga harus menjadi kasus urgen yang sama dengan Covid-19.
“Oleh karena itu pemerintah juga harus membuka posko pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan maksimal. Pemerintah juga harus mengkaji untuk penetapan status KLB sehingga memaksimalkan pelayanan,” tandasnya.
“Menurut saya yang lebih penting sekarang adalah pemerintah harus sigap dengan aksi-aksi yang tepat untuk penanganan terhadap kasus DBD. DPRD akan mendukung penuh kebijakan dan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ” serunya. (np)
