Dari Transaksi Surat Berharga, Bank NTT Pernah Raup Untung Rp 1 T

KUPANG KABARNTT.CO—Dari  transaksi surat berharga  yang pernah dlakukan, Bank NTT meraup untung hingga mencapai Rp 1 triliun. Transaks surat berharga ini dipandang penting untuk mengoptimalkan pendapatan perbankan.

Meski bisa mendatangkan keuntungan besar, transaksi surat berharga itu juga memiliki risiko.

Bacaan Lainnya

Kuasa Hukum  Bank NTT, Apolos Djara Bonga, SH  menjelaskan, PT. BPD NTT (Bank NTT) sejak tahun 2011 telah melakukan transaksi surat berharga sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. BPD NTT.

Salah satu  surat berharga adalah Medium Terms Notes (MTN), yakni Surat Hutang Jangka Menengah yang dapat diperdagangkan dan perhitungannya dapat dilakukan dengan perhitungan Diskonto atau dengan Kupon Bunga secara periodik.

“Sama halnya transaksi dengan PT. SNP Finance sesuai prosedur, metode dan cara yang sama PT. BPD NTT telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1 triliun. Dan pada tahun 2018 baru terjadi risiko bisnis dengan PT. SNP Finance senilai Rp 50 miliar,” sebut Apolos kepada wartawan di Kedai Kopi Petir Kupang, Selasa (14/6/2022).

Apolos menjelaskan, sebelum melakukan transaksi MTN, PT. BPD NTT sudah melakukan uji tuntas atau Due Diligence  terhadap PT. SNP Finance sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Bahwa kedudukan hukum PT. SNP Finance adalah legal, maka dalam proses pengembalian uang Rp 53.120.833.333, tercatat di Bundel Pailit yang ada pada tim kurator,” sebut Apolos.

Apolos  menambahkan, transaksi MTN senilai Rp 50 miliar  tidak saja terjadi pada PT. BPD NTT tetapi terjadi juga pada bank umum lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dianggap sebagai risiko bisnis.

“Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPD NTT menyatakan bahwa transaksi MTN senilai Rp 50  miliar  dianggap risiko bisnis,” ujarnya.

Apolos menegaskan, ada interpretasi, anggapan atau asumsi subyektif yang berlebihan dari oknum atau kelompok tertentu dalam menanggapi persoalan MTN tersebut dengan tujuan mendiskreditkan kredibilitas PT. BPD NTT.

“Bahkan cenderung menyerang kehormatan Dirut PT. BPD NTT. Hal ini dapat berimplikasi hukum terhadap oknum atau kelompok yang memberikan pendapat dan atau pernyataan yang tidak berdasarkan hukum,” ujarnya.

Apolos yang juga Sekjen Kongres Advokad Indonesia ini mengatakan, transaksi pembelian MTN pada tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp 50 miliar atas MTN VI PT. Semprima Nasamtara Pembiayaan (SNP) Finance Tahap I dengan Pengikatan Fiducia dengam Bank BNI sebagai Wali Amanat, dengan Akta Pemberian Jaminan secara Fiducia MTN VI SNP Tahap 1 dengan Sertifikat Fiducia Nomor W.10.00239768 AH05.01 Tahum 2018 Tanggal 20 April 2018 di Kantor Wilayah DKI Jakarta.

“Bahwa transksi pembelian MTN tersebut diatas dilakukan dengan mengirm dana via RTGS tanggal 22 Maret 2018 sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur atau berlaku pada PT. BPD NTT,” kata Apolos.

Apolos  menambahkan, pada awal Mei 2013 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance mengajukan Permohonan Pengajuan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadidan Ncgeri Jakarta Pusat dengan Nomor 52/Pdt.Sus.PKPU/2018, selama 36 Hari, dilanjutkan dengan Permohonan PKPU 90 Hari.  Maka pada tanggal 27 Oktober 2018 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Fimance dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

“Bahwa selain Keputusan Pengadilan Niaga tersebut OJK telah membekukan kegatan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance. Surat tersebut dikeluarkan OJK pada tanggal 14 Mei 2018, 21 Juni 2018 dan 9 Juli 2018. Pada tanggal 25 November 2019, Tim Kurator yang menangam PKPU PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, mengundang kreditur termasak Kuasa Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk mengajukan tagihan pada tanggal 13 November sampaa dengan 23 November 2019,” sebutnya.

Dijelaskan lagi, pada tanggal 9 November 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengajukan Surat Perihal Tagihan Piutang terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dengan Total Rp 53.120.833.333, dengan rincian tagihan pokok senilai Rp 50.000.000.000, dan bunga senilai Rp 3.120.833.333.

“Tagihan yang diajukan oleh PT. BPD NTT tersebut telah diterima dan dicatat oleh tim kurator. Selanjutnya tim kurator memberikan daftar list dokumen yang berfungsi sebagai Tanda Terima. Proses penyelesaisn oleh Tim Kurator masih terkendala oleh karena proses penyidikan oleh Bureskrim Mabes Polri dimana atas harta PT. SNP Finance dalam sitaan berupa uang senilai Rp 52.000.000.000, pada rekening Bank Mandiri,” ujarnya yang didampingi Kepala Devisi Rencorsec dan Legal Bank NTT, Endri Wardono  dan Konsultan Media Bank NTT Stenly Boimau. (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *