Dapat Bonus Demografi, Melki Laka Lena Ajak Generasi Muda Perangi Stunting

Para mahasiswa Unkris Kupang mengikuti Kampanye Pecepatan Penurunan Stunting, Selasa (23/8/2022)

KUPANG KABARNTT.CO—Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada kurun 2030-2040. Artinya pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia non produktif.

Menghadapi kondisi ini, Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk mempersiapkan diri dan bekerja sama memberantas stunting.

Bacaan Lainnya

“Kita akan melewati bonus demografi  yang membuat Indonesia ini akan menjadi negara yang berpotensi akan keluar dari middle income trap. Kondisi ini akan mengalami suatu keguncangan kalau kita tidak bisa menyelesaikan SDM dengan baik. Kita akan melewati bonus demografi dimana orang yang bekerja di usia produktif akan lebih banyak dari pada orang tua.  Di angka kita akan melewati bonus demografi, akan banyak angkatan kerja yang mempunyai kesempatan kerja luar basa. Nah, di situlah kemudian stunting menjadi penting untuk kita sama-sama berantas,” ungkap politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena saat Kampanye Pecepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja BKKBN Perwakilan NTT di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Selasa  (23/8/2022).

Melki Laka Lena mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum berumah tangga.

“Diharuskan menjaga agar tidak hamil pada saat kuliah. Banyak kejadian saat ini anak SMP/SMA sudah berhubungan. Kejar dulu kuliah sampai lulus, selesai siapkan diri dengan baik bekerja atau mulai ada penghasilan baru menikah dengan baik. Jadi saya harap  adik-adik mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan baik,” pesan Melki.

Terkait dukungan Komisi IX DPR RI dalam percepatan penurunan stunting, Melki mengatakan pihaknya mendorong agar BKKBN betul-betul menjadi leading sector  untuk mengurus stunting di tanah air dan mendorong agar setiap posyandu mendapat alat antropometri.

“Kami terus mendorong agar BKKBN betul-betul menjadi leading sector  untuk mengurus stunting di tanah air mulai dari pusat sampai daerah. Termasuk juga kami mendorong agar di posyandu sekarang diberikan alat ukur yang sama antropometri, baik itu timbangan bayi, untuk ukur tinggi badan dan berat badan. Melalui program Kemenkes, nantinya 300 ribu posyandu di Indonesia akan mendapatkan satu unit antropometri,” jelas Melki.

Sementara Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN NTT, Mikhael Yance Galmin, mengatakan posisi perguruan tinggi sangat strategis dalam penanganan stunting.

“Dalam kacamata BKKBN melihat dalam dua posisi. Yang pertama, perguruan tinggi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan agen of change. Banyak sekali kegiatan-kegiatan  yang dapat kita lakukan bersama antara BKKBN dan perguruan tinggi dalam hal ini KKN Tematik,  di mana teman-teman akan turun ke desa dan kami akan titip pesan tentang bagaimana pencegahan stunting,” jelas Yance.

Yang kedua, lanjut Yance, perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa sekaligus sebagai sasaran BKKBN. Karena stunting kondisi kekurangan energi kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Artinya tidak hanya terjadi saat ibu hamil tetapi ditarik kembali ke belakang pada saat mereka menjadi calon pengantin, ditarik kembali ke belakang pada saat mereka menjadi remaja putri.

“Untuk itu kita berharap semua keluarga yang memilki anak remaja putri untuk menjaga pola hidup yang sehat supaya jangan sampai kemudian anemi. Karena anemi dalam jangka yang lama berpotensi saat hamil melahirkan bayi stunting,” jelas Yance.

Ia menambahkan, BKKBN memiliki program yang langsung berkaitan dengan remaja yaitu GENRE (GENerasi beREncana).

“Program GenRe mengajak remaja untuk  zero tolerance terhadap 3 risiko yang rentan terjadi pada anak remaja. Yaitu pertama zero terhadap pernikahan dini. Kita berharap semua remaja bisa melewati transisi masa remajanya. Jangan nikah dini minimal 21 tahun untuk perempuan, laki-laki minimal 25 tahun. Yang kedua seks pranikah. Hubungan seksual hanya bisa dilakukan pada waktu dan tempatnya. Yang ketiga zero terhadap Napza  yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya,” tutur Yance.

Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, drg. Fransisca JH Ikasasi, Wakil Rektor III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Dr. Filmon Polin S.H M.Hum. (igo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *