Bupati Sumba Timur Sampaikan LKPJ 2021 kepada DPRD

WAINGAPU KABARNTT.CO—Bupati Sumba Timur Drs. Khristofel Praing, Jumat (3/6/2022), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2021 dalam sidang paripurna DPRD Sumba Timur.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, yang didampingi Wakil Ketua, Umbu Kahumbu Nggiku, itu  dihadiri 19 anggota dewan.

Bacaan Lainnya

Bupati Praing hadir didampingi Wakil Bupati, David Melo Wadu, Sekda Sumtim, Domu Warandoy, para asisten, Ketua TP PKK dan para pimpinan perangkat daerah.

Bupati Praing dalam pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, menyebut bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan secara Bersama-sama antarpemerintah daerah dan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kata Bupati Praing, telah diatur secara menyeluruh melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah baik terkait dengan kewenangan maupun hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah daerah dan DPRD, kata Bupati Praing, maka dibangun mekanisme check and balance sehingga masing-masing pihak tidak lebih dominan dari pihak yang lain.

“Salah satu mekanisme check and balance adalah penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD sebagai representasi rakyat yang telah memberi mandat kepada bupati untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” kata Bupati Praing.

Bupati Praing mengatakan, LKPJ merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur mengenai teknis penulisannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Apabila kita mencermati lebih jauh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LKPJ di atas, ada sesuatu hal yang perlu kita diskusikan secara matang adalah terkait waktu penyampaian LKPJ, di mana berdasarkan aturan yang ada LKPJ harus disampaikan ke DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Bupati Praing.

Selama ini, kata Bupati Praing, pemerintah belum mematuhi aturan tersebut karena di dalam LKPJ memuat juga laporan keuangan, dimana ada aturan lain yang mengamanatkan bahwa penyampaian laporan keuangan ke DPRD hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan tersebut diaudit oleh pihak yang berwenang.

Ke depan, kata Bupati Praing, pemerintah akan berupaya untuk menyampaikan LKPJ ke DPRD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Namun demikian, laporan keuangan yang dimuat di dalam LKPJ adalah laporan keuangan yang belum diaudit sehingga yang menjadi pembahasan pada sidang LKPJ nanti adalah lebih terfokus pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah disertai dengan capaian-capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Praing mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang sejahtera, maka berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah selama tahun 2021. Seluruh perangkat daerah telah melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat. (np)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *