KUPANG KABARNTT.CO—Kantor Pertanahan ATR Kota Kupang merupakan salah satu dari 11 instansi yang bergabung dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) di gedung kantor dinas penanaman modal dan PTSP Kota Kupang. Tujuannya jelas untuk memperlancar semua urusan administrasi pertanahan masyarakat di Kota Kupang.
Ada dua jenis produk layanan yang disiapkan di Mall pelayanan publik yakni informasi pertanahan dan pertimbangan teknis pertanahan.
Kepala BPN Pertanahan/ATR Kota kupang, Eksam Sodak, setelah kegiatan uji coba mall pelayanan publik di gedung Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang, Senin (24/10/2022) menjelaskan pihaknya juga merupakan salah satu instansi yang bergabung dengan tujuan untuk mendekatkan informasi serta pelayanan terkait pertanahan kepada masyarakat Kota Kupang.
“BPN terlibat di mall pelayanan publik itu, ada dua jenis layanan yang ditawarkan yakni informasi pertanahan dan pertimbangan teknis pertanahan. Dalam rangka perijinan dan itu dia terintegrasi di sini, yaitu ada kaitan dengan PTSP. Jadi kita gabung di sini sekalian biar lebih cepat. Namun yang sifatnya teknis dan pendekatan hak masih di kantor BPN. Semua masih di kantor BPN, disini hanya dua layanan yang kita siapkan,” jelas Eksam.
Masalah lahan di Kota Kupang atau tumpang tindih sertifikat yang selalu menjadi isu, menurutnya, bahwa masalah tersebut sangat minim terjadi karena semua sudah diterapkan pedataan secara sistem sehingga hanya 0,001 persen saja kalau itu terjadi.
“Kalau di Kota Kupang itu dihitung kurang lebih 0,001 persen. Sekarang kita lagi pendataan sistem, perbaikan kualitas data pertanahan menyangkut ekstual dan special. Sekarang sudah mencapai 79 persen pembenahan, ditargetkan selesai di bulan Desember. Ia, sudah dan jadi perbaikan penataan kualitas data pertanahan untuk mendukung layanan investasi semuanya dibangun dalam rangka memegahkan investasi dan PTSP. Kami di BPN itu kita melaksanakan perbaikan pada basis data dalam rangka menunjang investasi juga contonya percepatan debitur dan kreditur dalam rangka akses permodalan itu kita bantu lebih cepat di BPN,” ungkapnya.
Eksam mengatakan, jika dilihat data tahun 2022 atau 3 tahun ke belakang sebelum berlakunya layanan elektronik itu kita bisa bantu masyarakat itu sampai Rp. 3,5 triliun itu pake kapital, dan setelah melakukan pelayanan elektronik di tahun 2020-2022 sekarang itu perkembangannya sangat pesat itu sampai Rp.8,5 triliun itu kita kasih ke masyarakat mempermudah, mempercepat layanan elektroniki
“Jadi semakin tinggi orang mengikatkan sertifikatnya di bank maka pertukaran ekonominya tentu semakin tinggi. Persoalnnya adalah itu menjadi kapital flight atau uang mengalir dengan cepat, kalau misalnya tidak diolah, tidak digunakan di kota ini. Itu yang Rp.8,5 triliun berapa persen yang di gunakan untuk lencarnya ekonomi di kota ini. Coba bayangkan saja perbedaannya sebelum ada layanan eletronik dan sesudah ada layanan elektronik”, imbuhnya. (np)